Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Proses penetapan bea keluar batu bara dilansir terkendala oleh ketentuan royalti, bentuk pengolahan, dan ketetapan harga yang telah tersedia.

 

Bambanga P.S Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menuturkan royalti tambang batu bara antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kontrak karya berbeda sehingga pemerintah sulit menetapkan tarif bea keluar.

 

"Masalah kedua, batu bara itu belum jelas diolah untuk apa kecuali bahan bakar listrik," kata Bambang di sela rapat kerja pemerintah dan Badan Anggaran di DPR, Selasa, 12 Juni 2012.

 

Menurut dia, batu bara tidak sama dengan produk mineral lain yang bisa dengan mudah diolah untuk menghasilkan nilai tambah, seperti nikel menjadi fero nikel.

 

Pengolahan batu bara, katanya, membutuhkan teknologi tinggi yang mahal, sedangkan hasil olahan batu bara tidak lazim digunakan.

 

Batu bara merupakan bahan baku energi yang memiliki Domestic Market Obligation (DMO). Dengan begitu, esensi menjaga pasokan dalam negeri sudah dapat terwujud.

 

DMO merupakan kewajiban kontraktor untuk memasok kebutuhan domestik dalam jumlah volume tertentu.

 

"Salah satu tujuan penerapan bea keluar adalah kepastian pasokan dalam negeri. Kalau ada DMO berarti ada kepastian pasokan," tuturnya. (ra)

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA:

 

 

• SUDONO SALIM To Be Rested In Peace In Singapore
  
• BISNIS INDONESIA HARI INI: Airline Bisa Rugi US$3 Miliar
  
• HEADLINE HARI INI: Ekonomi Stabil, BI Rate Masih Mantap Di 5,76%
  
• SOCIAL MEDIA: Facebook Meluncurkan Application Center
  
• PREDIKSI BURSA: IHSG Berpotensi Menguat Terbatas
  
• EURO 2012: Hasil Dan Prediksi Pertandingan
  

 

 

 

 

 

Sumber