IHSG Lesu ke 8.609 Buntut 473 Saham Anjlok

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mulai tahun depan akan menerapkan sistem kontrak kinerja, untuk seluruh proyek pembangunan yang didanai dari pinjaman luarnegeri. Tujuannya, untuk mengurangi rendahnya penyerapan anggaran dibandingkan waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

 

Salah satu upaya peningkatan kinerja itu dilakukan dengan menetapkan proyeksi penarikan dana pinjaman yang tepat dan dilaksanakan melalui suatu kontrak kinerja.

 

Kepala Biro Perencanaan dan Pinjaman Luarnegeri Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjayanto mengatakan kontrak kinerja ini, Kementerian PU akan bekerjasama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

 

Nantinya, katanya,  "Pernyataan Kinerja Rencana Penarikan PLN" ditandatangani bersama oleh Bappenas, kementerian Keuangan dan Kementaerian atau Lembaga terkait, sebelum disepakati dan dicairkan.

 

Adapun isi kesepakatan penarikan Pinjaman Luar Negeri dilakukan per triwulan. Sedangkan  "Surat Pernyataan Kesiapan dan Tanggung Jawab", lanjutnya, harus ditandatangani oleh penanggung jawab proyek dimana isianya menyatakan siap melaksanakan kegiatan, dan siap bertanggung jawab atas pelaksanaan berdasarkan Loan Agreement.

 

"Jika sudah memenuhi syarat dalam Loan Agreement sesuai tupoksi, dan melaporkan progres kepada Kemenkeu secara berkala," ujarnya di Jakarta.

 

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber PHLN masih memerlukan penajaman dalam pengelolaannya, khususnya pada proses perencanaan dan penyiapannya.

 

“Yang harus diutamakan adalah asas manfaat dan inovasi. Jika pola-pola yang sudah ada saat ini kurang memadai perlu kita tingkatkan lagi,” katanya.

 

Acuan lainnya, katanya, juga harus berprioritas pada pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, dimana hal tersebut merupakan payung kebijakan dalam melakukan pinjaman.

 

Kedepannya, diharapkan skema itu dapat memenuhi kebutuhan dasar pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan.

 

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas Tuti Riyati mengatakan seluruh kementerian dihimbau untuk mengurangi pinjaman luar negeri untuk menjaga balance budget tahun 2014. Sebagai skala prioritas, katanya, pemerintah akan tetap mengutamakan kegiatan yang mendorong pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.

 

“Saat ini rasio hutang terhadap PDB terus turun dari 26% tahun 2010, saat ini sudah 23% dimana idealnya adalah 22%,” kata Tuti.

 

Selain masalah utang luarnegeri, Tuti juga menyoroti masalah hibah, dimana berdasarkan PP No.10/2011, untuk dana hibah saat ini sudah tidak tercantum lagi dalam blue  book. Sehingga hibah sifatnya hanya untuk setahun saja  tidak ada lagi hibah untuk jangka panjang.

 

Nantinya, dana hibah akan langsung disalurkan pada kementerian dan lembaga terkait, tidak perlu melalui Bappenas atau Kementerian Keuangan.

 

Sebagai informasi, saat ini pinjaman Ditjen Cipta Karya mencapai US$ 2,52 miliar untuk tahun 2011-2014. Program Pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur permukiman seperti, penyediaan SPAM Berbasis Masyarakat yang bersumber dana dari Bank Dunia.(api)

 

 

 

Sumber