Redam Lonjakan Harga, Bulog Gelontorkan 1.200 Ton Beras Murah di Papua

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai operasi pasar (opas) yang dilakukan PT Pertamina (Persero) masih sepi konsumen, karena opas yang laksanakan pada 68 titik tersebut hanya mempu menyerap 30 persen selama sehari.Sepinya konsumen tersebut menyebabkan agen-agen dan pangkalan  menjual ke konsumen non rumah tangga, padahal menurut Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 21 tahun 2007 itu dilarang.

 

“Kondisi tersebut memungkinkan beberapa pangkalan dan pengecer elpiji berusaha memperbanyak stock elpiji mereka dan di antara mereka akan persiapkan untuk menyalurkan ke konsumen nonrumah tangga dan nonusaha mikro perorangan. Padahal sesuai Perpres 104 tahun 2007 maupun Permen ESDM nomor 021 tahun 2007 itu dilarang,” kata Direktur Puskeppi Sofyano Zakaria seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta sabtu (9/6/2012).

 

Untuk menghindari hal tersebut seharusnya pemerintah daerah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sehingga ada patokan tarif.

 

"Kami mendesak pemerintah, Kementerian ESDM dan DPR RI, agar pihak Kementerian Dalam Negeri segera memerintahkan Pemerintah Daerah melakukan kewenangannya untuk menetapkan, membina dan mengawasi Pangkalan-Pangkalan dan sub-sub pangkalan elpiji," tegas Sofyano.

 

Sofyano menambahkan, keberadaan pangkalan dan sub pangkalan elpiji harus terdaftar di pemerintah daerah dan harus dekat dengan kediaman masyarakat di sekitarnya sehingga mereka bisa mudah membeli elpiji tanpa perantara pedagang lain.

 

"Jika di setiap Rukun Warga (RW) terdapat minimal satu pangkalan  dan di setiap Rukun Tetangga (RT) terdapat minimal dua sub pangkalan, maka harga beli masyarakat bisa sesuai dengan HET yang berlaku," tandasnya. (nia) (rhs)

 

 

 

Sumber