Map L Transparan Custom Logo - Solusi Souvenir Kantor yang Efektif

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Awalnya, kebijakan pengadaan posisi wakil menteri (wamen) ada karena melihat beratnya beban tugas di beberapa Kementerian Lembaga (K/L). Namun, jumlahnya tidak sampai lima orang."Dulu, saya termasuk salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) yang membahas itu. Kita melihat bahwa ada beberapa kementerian yang bebannya berat sekali sehingga perlu adanya wamen," ungkap pengamat ekonomi sekaligus juga anggota DPR-RI dari Fraksi PAN Drajat Wibowo kepada Okezone, Rabu (6/6/2012).

 

Drajat menyebut, DPR melihat beberapa kementerian mengalami over pekerjaan, karenanya dibutuhkan wamen yang berasal dari intern kementerian tersebut.

 

"Kalau kebanyakan dirjen strukturnya akan gemuk sehingga mudah dipolitisasi, makanya butuh wamen yang berasal dari pejabat karier, jadi dia mengerti sekali kondisi dalamnya (kementerian)," lanjut dia.

 

Drajat juga menyebut, sebenarnya DPR dulu akan membatasi jumlah wamen di kementerian terkait, tetapi tidak jadi.

 

"Tadinya mau dibatasi, kita atur, maksimal lima, tapi enggak jadi karena itu akan mengurangi kekuasaan eksekutif, kekuasaan Presiden, jadi terserah dia," tutupnya. (gna)

(rhs)

 

 

 

Sumber