Indeks Dolar Melemah, Rupiah Ditutup Stagnan di Rp16.765/US$

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Setelah molor hampir 2 bulan, pemerintah kembali berkomitmen akan mencairkan dana Saldo Anggaran Lebih untuk pembangunan infrastruktur pada Juni 2012.

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyampaikan pihaknya masih menyusun aturan terkait pencairan SAL untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun. Draf final berupa surat keputusan menteri keuangan, katanya, diupayakan terbit pada bulan ini.

 

“[Pencairan SAL untuk infrastruktur] sedang diproses, kita masih menunggu. Diharapkan Juni ini terbit,” ujar Herry usai menghadiri Rapat Kerja di Gedung DPR, Selasa(5/6/2012).

 

Berdasarkan tahapan, dia menjelaskan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai penanggung jawab proyek infrastruktur, perlu meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, kementerian terkait melaporkan rencana pembangunan proyek kepada Kemenkeu.

 

Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah mengalokasikan SAL sebesar Rp29,8 triliun yang terdiri dari anggaran pendidikan Rp6 triliun dan pembangunan infrastruktur Rp23,8 triliun.

 

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, mengaku tidak memiliki hambatan dalam mempersiapkan realisasi pembangunan infrastruktur dari dana SAL.

 

“Kami tinggal menunggu surat dari Kemenkeu, sebenarnya tinggal proses finalisasi,” ungkapnya.

 

Dengan penerbitan surat keputusan menteri keuangan, Dia berharap eksekusi penggunaan dana SAL untuk infrastruktur bisa dilakukan pada bulan ini dan mampu terserap dengan optimal sampai akhir 2012.

 

“Sebagian besar infrastruktur bisa selesai 2012, sebagian lain dana untuk mempercepat program multiyears,” katanya.

 

Wismana memaparkan pengunaan dana SAL infrastruktur terbagi menjadi dua klaster pembangunan yakni, pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia dan pengembangan konektifitas seluruh kawasan.

 

“Dananya SAL [Rp23,8 triliun] itu terbagi, untuk konversi energi sekitar Rp2,6 triliun, infrastruktur Rp20 triliun, sisanya untuk Polri,” tuturnya.

 

Seperti diberitakan bisnis, anggaran SAL yang dialokasikan a.l. untuk pembangunan infrastruktur di enam provinsi di timur Indonesia dengan pagu mencapai Rp9,56 triliun. Keenam provinsi antara lain, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

 

Berdasarkan identifikasi KP3EI terhadap usulan proyek infrastruktur, alokasi SAL untuk NTT mencapai Rp1,9 triliun, NTB Rp896 miliar, Maluku Rp1,5 triliun, Maluku Utara Rp865 miliar, Papua Rp2,9 triliun, dan untuk Papua Barat Rp1,5 trilian.

 

Adapun Rp9,44 triliun dana SAL infrastruktur lainnya akan dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di 4 koridor lainnya. (faa)

 

 

 

Sumber