Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Meskipun belum menggunakan stiker non-BBM subsidi, namun sejumlah mobil dinas di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diklaim sudah menggunakan pertamax.Direktur Jenderal Kemenkeu Herry Purnomo menjelaskan, mobil dinas pejabat di lingkungan pemerintah memang selalu menggunakan pertamax, tanpa perlu ditempeli stiker larangan BBM bersubsidi. Dia mengatakan, mesin mobil akan rusak apabila menggunakan BBM bersubsidi alias premium.

 

"Mesinnya jebol kalau pakai premium. Ini kan memang pakai pertamax, harus pakai oktan yang lebih tinggi daripada premium," ungkapnya sambil menunjuk mobil dinasnya yang bermerk Toyota Camry, kala ditemui di Kantor Pajak, Jakarta, Senin (4/6/2012).

 

Namun, ketika dikonfirmasi kenapa mobil dinasnya belum dipasangi stiker larangan BBM bersubsidi. Dia mengaku baru akan dipasang. Herry pun memastikan mobil dinasnya tidak akan menggunakan premium, walau tanpa dipasangi stiker. "Nanti dipasang. Tapi memang dari dulu sudah pakai pertamax," tuturnya.

 

Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah menetapkan per 1 Juni 2012 bahwa setiap pejabat hingga pegawai di lingkungan pemerintah, BUMN, BUMD harus memasang stiker tersebut pada mobil dinasnya. Langkah tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

 

"Para menteri dan sekjen harus memelopori penghematan ini. Niatnya harus keras. Inilah cara kita untuk menanggulangi situasi yang sekarang," ungkap Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu. (wdi)

 

 

 

Sumber