UMP NTT 2026 Naik Rp126 Ribu Jadi Rp2,45 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Kendaraan di ibu kota, Jakarta ternyata banyak ‘mobil bodong’. Pasalnya, sebagaian besar kendaraan milik sipil dipakaikan pelat nomor TNI dan Kementerian Pertahanan.

 

“Itu adalah "mobil bodong,” kata anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI Fayakhun Andriadi. Minggu, 3 Juni 2012. "Masalah pelat nomor TNI ini kelihatannya sepele. Akan tetapi, harus kita sikapi dengan jeli," katanya.

 

Fayakhun mengatakan berdasarkan informasi, ternyata sebagian besar mobil sipil berpelat nomor TNI itu tidak ada surat-suratnya alias "bodong".

 

Fayakhun Andriadi lalu menuturkan adanya beberapa pihak yang mempertanyakan. "Kenapa FA sebagai anggota Komisi I DPR RI, kok mengurusi pelat nomor TNI? Saya jawab, kejahatan menggunakan pelat nomor (kendaraan) palsu, apalagi pelat nomor yang 'ditakuti' adalah kejahatan kriminal yang serius," katanya menandaskan.

 

Kelakukan pakai pelat tentara atau milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan kelakuan keji. "Makanya harus ditindak secara serius oleh institusi yang dicemarkan. Jika tidak, ada apa sebenarnya?" katanya balik bertanya.

 

 

Fayakhun lalu mengungkapkan mobil yang tidak ada surat-suratnya sering dibikinkan pelat nomor TNI atau Kemhan agar aman. "Yah, kan? Agar aman, dipasang saja pelat nomor TNI. Contoh mobil Pajero dan Fortuner yang sekarang diamankan di Garnizun Jakarta, hasil 'sweeping' di Bandara Soekarno Hatta," ujarnya.

 

 

Kedua mobil itu, menurut Fayakhun, tidak memiliki surat lengkap. "Mobil ini diperkirakan mobil 'leasing', kemudian tidak dibayar (lunas) dan bermasalah," katanya.

 

 

Bisa jadi, lanjut dia, mobil sipil dengan nomor pelat TNI palsu ini juga dipakai untuk tindak kejahatan, seperti baru-baru ini terjadi di Aceh [untuk mengangkut ganja].

 

 

"Untuk itu, kami meminta pihak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Mabes Angkatan, bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus segera menertibkan ini," katanya menegaskan.

 

 

Penertiban mobil-mobil milik sipil yang berpelat nomor TNI atau Kemhan, demikian Fayakhun, sangat mutlak dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian lebih serius lagi.

 

 

"Selain itu, juga melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga (detasemen markas) yang berkepentingan mengeluarkan pelat nomor TNI," kata Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Antara/msb)’

 

BACA JUGA:

 

KASUS SAFEGUARDS kawat bronjong masuk penyelidikan

 

PENCURIAN PULSA: David Tobing resmi ajukan memori banding

 

PENGUMUMAN UJIAN NASIONAL SMP 2012: Inilah 15 siswa peraih nilai tertinggi

 

IMPOR GULA: Distribusi raw sugar baru capai 40%

 

NUSA AGRO panen perdana food estate di Bulungan

 

 

 

Sumber