Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merevisi anggaran untuk menyesuaikan dengan program penghematan BBM bersubsidi.

 

Direktur Anggaran Daerah Kemendagri Hamdani mengungkapkan instruksi Presiden SBY yang melarang mobil pelat merah memakai BBM bersubsidi bukan berarti daerah serta merta menambah anggaran untuk pembelian Pertamax.

 

"Tidak ada perubahan penambahan anggaran belanja akibat [instruksi] ini. Kalau [tambah anggaran] sama juga dengan bohong," katanya di Bandung, Jumat 1 juni 2012.

 

Hamdani menyatakan pemerintah menekankan agar pemda tidak merevisi program penghematan BBM subsidi dan tetap menggunakan pagu anggaran yang ada. "Asumsi semula premium sekarang non subsidi tetap menggunakan anggaran yang sama," katanya.

 

Menurutnya dalam penghematan pemakaian BBM ini daerah hanya diminta mengatur penggunaan anggaran. "Jika ada kelebihan pemakaian, silahkan setiap SKPD [satuan Kerja Perangkat Daerah] mengatasinya," kata Hamdani.

 

Pihaknya mengharapkan kekurangan anggaran pada tahun ini, tidak ditambahkan daerah untuk menambah keperluan BBM pada penganggaran di 2013.

 

Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran sejak April lalu untuk meminta gubernur, bupati, walikota untuk menekan anggaran. Salah satunya adalah pengurangan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas di hotel dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di daerah.

 

"Sekali lagi tidak ada penyesuaian belanja APBD terkait subsidi BBM," ujarnya. (ra)

 

BERITA LAINNYA:

 

 

• IHSG COBA BERTAHAN DI 3.830, RUPIAH NAIK TIPIS
  
• DOLAR MENGUAT, EURO DITINGGALKAN INVESTOR
  
• KASUS SISMINBAKUM—Penyidikan Resmi Dihentikan
  
• DARMIN NASUTION Tahu Ada Bank Yang Taruh Valasnya Di Singapura
  
• FORUM G20: SBY Janjikan RI Jadi Corong Asean
  
• RUPIAH DEPRESIASI, BI SIAP GIRING KE Rp9.450
  
• EURO 2012: PRANCIS BEKUK SERBIA 2-0
  

 

 

 

 

 

Sumber