Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: PT Bio Farma berencana menghentikan sementara kegiatan produksi untuk menghindari penumpukan barang di gudang penyimpanan, karena hingga kini belum bisa mendistribusikan vaksin ke seluruh provinsi.

 

Direktur Pemasaran PT Bio Farma Sarimudin Sulaeman di Surabaya Rabu malam 30 Mei 2012, mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan kontrak kerja pengadaan dan pendistribusian vaksin dari Kementerian Kesehatan.

 

"Produksi hampir berhenti karena tidak ada barang yang mengalir dan semuanya masih menumpuk di gudang penyimpanan," kata Sarimudin usai pembukaan Pertemuan Nasional Koordinasi Pelaksanaan Intensifikasi Imunisasi Rutin 2012.

 

Didampingi Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan serta Direktur Riset dan Pengembangan Elvin Fajrul Jayasaputrad, ia mengatakan, surat kontrak dari Kementerian Kesehatan rencananya baru ditandatangani pada Juni mendatang.

 

"Jadi, ini bukan salah Bio Farma. Tapi, kami minta Dinas Kesehatan di seluruh provinsi untuk mengecek persediaan vaksin di daerahnya agar bisa segera mengajukan permohonan tambahan ke kementerian kesehatan," katanya.

 

Molornya pendistribusian vaksin tersebut tidak lepas dari kegagalan dua kali tender pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah pada awal 2012.

 

"Tender pertama gagal, karena pesertanya hanya satu perusahaan, yakni Bio Farma. Begitu juga saat tender kedua. Kami kemudian mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan agar mendapatkan kontrak tersebut," ujar Sarimudin.

 

Tak kunjung turun

 

Namun, surat kontrak pengadaan vaksin itu tidak kunjung turun dan ditandatangani, karena Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meninggal dunia pada awal Mei lalu.

 

Sarimudin tidak menyebutkan jumlah vaksin untuk memenuhi kebutuhan imunisasi sekitar lima juta balita di seluruh Indonesia.

 

Dia hanya mengatakan dari sekitar satu miliar dosis vaksin yang dihasilkan Bio Farma, sekitar 40% untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan 60% kelebihannya diekspor.

 

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama ketika dikonfirmasi menyatakan optimistis surat kontrak pengadaan dan pendistribusian vaksin bisa segera turun.

 

"Saya belum cek suratnya, tapi itu mungkin hanya masalah administrasi. Mudah-mudahan secepatnya bisa segera turun suratnya," katanya.

 

Dia mengakui, program imunisasi belum sepenuhnya merata di semua daerah, karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami masalah vaksin dan kemampuan distribusi logistik yang tidak menjangkau seluruh wilayah pelosok.

 

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menargetkan program imunisasi bisa mampu mencakup hingga 90% bayi usia 0-11 bulan di seluruh daerah. (Antara/Bsi)

 

BERITA LAINNYA:

 

 

• PROYEK HAMBALANG: Audit BPK Selesai 100 Hari Lagi
  
• BURSA EROPA Memerah, Terseret Kegagalan Penjualan Obligasi Italia
  
• GITA WIRJAWAN: Penyatuan Zona Waktu Untuk Efektivitas Bisnis
  
• KRISIS EROPA: Ini Dia Kata Sri Mulyani Soal Dampaknya Ke Indonesia
  
• HENRY Vs RUHUT: Dari Debat Corby Sampai Angkat Gelas, Perseteruan Bakal Berlanjut?
  
• 10 PERUBAHAN APPLE: Bikin Steve Jobs Bangkit Dari Kubur
  

 

 

Sumber