BI Ungkap Biang Kerok Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp2.500 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Layanan publik dari sejumlah kementerian dan instansi publik dinilai mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir sejak marak desakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan ada upaya perbaikan yang luar biasa dari sejumlah kementerian, dan instansi publik di pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

 

"Sudah ada upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan kementerian dan lembaga, meskipun sebagian belum sepenuhnya melakukan perbaikan. Namun ada upaya yang keras," katanya seusai membuka diskusi "Open Government Indonesia (OGI)" yang diikuti oleh 60 kementerian dan instansi, hari ini.

 

Open Government Indonesia  merupakan sebuah forum dari instansi yang melayani masyarakat yang dibentuk sebagai ajang tukar pengalaman dan pikiran untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

 

Menurut Kuntoro, sejak desakan untuk perbaikan layanan kepada publik, banyak kementerian dan instansi yang sudah melakukan perbaikan dan melakukan transparansi layanan pada masyarakat. Dia mencontohkan Pusat Manajemen Lalulintas (TMC) Polda Metro Jaya saat ini merupakan salah satu instansi yang telah mampu memberikan pelayanan kepada publik cukup baik, dalam menginformasikan kondisi lalulintas.

 

"TMC Polda Metro Jaya merupakan yang saya banggakan dan kalau kita tanya mengapa ada macet maka akan ada jawaban sangat cepat dari petugas," katanya.

 

Layanan dan respons cepat ini, kata Kuntoro, juga harus ditiru instansi-instansi lain dalam memuaskan layanan kepada masyarakat. Instansi lain yang juga memiliki layanan publik cukup baik adalah Badan Narkotika Nasional (BNN),  pembuatan surat izin mengemudi (SIM) keliling.

 

"Mereka itu memberikan contoh bagus sekali yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat dan merupakan inisiatif yang datang dari mereka sendiri dan itu merupakan perbaikan aspek pelayanan masyarakat yang sering kita dengung-dengungkan selama ini," katanya.

 

Meskipun sudah banyak kementerian atau instansi yang alami kemajuan dalam memberikan layanan masyarakat masih ada beberapa instansi yang belum mau menunjukkan perbaikan. Salah satunya dalam pengurusan izin usaha baru di Pemprov DKI Jakarta yang cukup lama dan belum mencerminkan prakarsa OGI.

 

Pemerintah Indonesia secara resmi mulai menerapkan OGI sejak 2011 dan entitas pelaksanaan adalah UKP4 bersama Badan perencananan Pembangunan Nasional, kementerian Luar Negeri, kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komite Informasi Pusat.

 

Fokus perbaikan adalah penguatan dan percepatan program berjalan, pengembangan portal keterbukaan informasi, serta proyek percontohan dan prakarsa baru. (faa)

 

 

 

Sumber