Ada Investor Kakap Diam-Diam Lego 316,5 Juta Saham IMPC

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Joko Widodo alias Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelesaikan kasus pemilih fiktif hingga tuntas. 

 

Pernyataan tersebut diungkapkannya usai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Kencana di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa 29 Mei 2012.

 

"Pemilih fiktif harus dikejar dan diselesaikan. Kalau KPUD tidak menyelesaikan, kami akan selesaikan sendiri masalah ini," tegas Jokowi, panggilan akrab calon gubernur yang kini menjabat Walikota Solo tersebut, .

 

Ia menambahkan pemilih fiktif tidak bisa dibiarkan begitu saja karena jumlahnya banyak dan rawan dimanfaatkan.

 

Kasus pemilih fiktif ini sendiri sudah dilaporkan oleh tim sukses Calon Gubernur (Cagub) Jokowi-Ahok pada 23 Mei 2012 ke Mabes Polri. Namun pada pekan ini laporan tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto membenarkan bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Tetapi menurut Rikwanto laporan dari pasangan cagub nomor urut tiga tersebut akan dibahas oleh  Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama KPUD dan Panitia Pengawas Pemili (Panwaslu).

 

"Laporan sudah kami terima dari Mabes, tapi mekanismenya setiap sengketa pilkada harus dibahas terlebih dahulu di KPUD, Panwaslu dan Gakkumdu," ujarnya.

 

Menurut Rikwanto apabila sudah ada komunikasi atau pembahasan dengan KPUD dan Panwaslu, dan fakta yang ditemukan penggugat tidak diterima KPUD, baru bisa dilaporkan ke Polisi. Dengan catatan, kata Rikwanto, KPUD terbukti bersalah. Sedangkan kalau baru dugaan, Rikwanto berharap dibahas terlebih dahulu bersama KPUD, Panwaslu dan Gakkumdu.

 

Jokowi juga melihat kasus ini sebagai pembelajaran. Menurutnya, kalau Jakarta bisa mulai dengan baik maka seluruh daerah Indonesia juga bisa baik. "Jakarta ini contoh (panutan-red) untuk kota lain," tutupnya. (sut)

 

 

 

Sumber