Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menolak aksi  pemblokiran batubara dari daerah tersebut seiring belum adanya surat resmi mengenai penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi, menyusul kejadian serupa yang dilakukan di Kalimantan Selatan.

 

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan sebagai negara kesatuan sebaiknya mengedepankan diplomasi untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat.

 

“Apa gunanya anggota DPR kita. Kita harus bicara, berjuang bersama-sama agar keadilan bisa diperoleh. Jangan hanya sekedar ikut-ikut,” ujarnya, hari ini.

 

Dirinya mengaku masih terus berkoordinasi dengan para anggota dewan asal Kaltim untuk dapat membantu mewujudkan penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut.

 

Menurut Awang, sudah ada sinyal positif yang disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik terkait kuota BBM di Kalimantan. Salah satu kepastian yang diperoleh adalah akan adanya penambahan BBM Non subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

Sementara, kepastian penambahan kuota BBM bersubsidi masih menunggu dari pemerintah pusat. Kabarnya, kata Awang, ada penambahan kuota BBM bersubsidi secara nasional menjadi 47 juta kiloliter dari 40 juta kiloliter.

 

Dia mengaku sudah menyampaikan secara lugas mengenai alasan permintaan penambahan kuota BBM Bersubsidi di Kalimantan yang merupakan negara penghasil energi.

 

Pihaknya yakin pemerintah pusat tidak akan mengesampingkan alasan tersebut karena Kalimantan juga merupakan bagian dari NKRI.

 

Awang berpendapat pemblokiran batubara hanya menyusahkan semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan. Dia tidak menyetujui adanya rencana tersebut karena menjadi tindakan yang melawan hukum.(api)

 

 

BACA JUGA:

 

Kisah Dahlan Iskan lagi

 

Peraih tertinggi ujian nasional 2012

 

Negara kehilangan Rp2,35 triliun!!

 

 

 

Sumber