Emiten Prajogo Pangestu Caplok 2 Perusahaan Jasa Pelabuhan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Untuk kelima kalinya kota Solo meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Kencana yang diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan, E. E. Mangindaan, Selasa (29 Mei) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

 

Joko Widodo alias Jokowi sebagai Walikota Solo menerima sendiri penghargaan tersebut. Mengenakan batik warna coklat, Jokowi tampak sumringah karena sukses menjaga konsistensi meraih penghargaan tersebut.

 

"Perlu sebuah konsistensi dalam mengatur kota khususnya manajemen lalu lintas dan transportasi. Jangan sampai tahun pertama dan kedua baik tapi tahun berikutnya nggak," ujarnya seusai penyerahaan penghargaan WTN 2011 kepada 74 pemerintah Kabupaten/Kota dan serah terima bantuan 30 unit bus operasional.

 

Jokowi menambahkan dalam mengatur kota setiap kepala daerah harus mempunyai grand desain yang jelas, kota mau di desain transportasinya seperti apa. Ia mencontohkan di Solo menerapkan konsep "Move People Not Car" yakni menggerakkan masyarakatnya bukan mobil atau kendaraannya. Sehingga pedestrian, jalur lambat untuk becak dan sepeda diperkuat untuk memperlancar lalu lintas. Manajemen lalu lintas , menurut Jokowi, juga harus diperhatikan karena dalam lalu lintas konsep manajemen terintegritas satu sama lain.

 

Saat ditanya mengenai kondisi transportasi Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga ini mengatakan bahwa peran transportasi massal mempunyai peran sangat penting di Jakarta. Namun Jokowi tidak mempungkiri bahwa transportasi massal tidak bisa mengurangi total kemacetan lalu lintas.

 

"Harus dibarengi manajemen lalu lintas yang baik serta tata ruang kota juga punya pengaruh, misal jarak antara rumah dengan kantor jauh maka mobilisasi semakin banyak. Maka ini harus di redesain," katanya.

 

Penilaian WTN dilakukan secara berjenjang dengan melalui tiga tahap. Pertama, penilaian administrasi yang dilakukan panitia tingkat provinsi untuk menentukan kota-kota yang akan diajukan ke tingkat nasional.

 

Selanjutnya ditahap kedua akan ada penilaian teknis dan operasional yang berupa kegiatan cek silang data administratif dan pengamatan lapangan oleh panitia tingkat nasional bersama panitia tingkat provinsi. Ditahap terakhir atau ketiga, penilaian komitmen kepala daerah dalam upaya pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan di wilayah kerjanya.

 

Namun E. E. Mangindaan justru meminta kualitas penilaian lebih ditingkatkan dan dipertajam. Dia ingin masukan dimulai dari tingkat bawah baru ke atas. Menurutnya kalau dimulai dari tingkat atas maka penilaian bisa hanya mengira-ngira. Sedangkan kalau dari tingkat bawah bisa dapat kepastian apa yang diinginkan oleh para pemerintah daerah.(api)

 

 

 

 

Sumber