Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, produksi mobil merek nasional jenis mikro bisa dilakukan pada 2013 mendatang. Saat ini, menurut pemerintah, para produsen mobil lokal saling sepakat untuk menyamakan persepsi soal platform mobil yang berkapasitas mesin 650-700 cc itu.

 

“Kami sudah membicarakannya dengan Asia Nusa (Asosiasi Industri Automotif Nusantara). Mobil yang mungkin diproduksi massal adalah angkutan murah pedesaan. Pada 2013 diharapkan bisa launching secara massal,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (28/5/2012).

 

Dia menambahkan, program mobil mikro tersebut tidak akan bertabrakan dengan program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) karena kapasitas mesin dan penggunaaan bahan bakarnya berbeda.  

 

“Tingkat kandungan lokal pada tahun keenam sudah harus mencapai 80 persen termasuk pembuatan power train sudah bisa dilakukan di dalam negeri.

Biarlah untuk yang segmen mikro ini digarap oleh prinsipal lokal kita saja,” tambah dia.

 

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi mengatakan, platform biasanya terdiri dari undercarriage (sistem suspensi dan dimensi) dan power train.

 

“Satu platform bisa menghasilkan beberapa produk,” kata Budi.

 

Dia menyebutkan, untuk memenuhi skala ekonomi (economic scale), mobil tersebut bisa diproduksi sekitar 10.000 unit per tahun.

 

“Dengan platform ini, harus mengakomodir semua kepentingan. Produksi massal untuk economic of scale 28.000 unit. Kalau sistem produksi bisa diubah, 10.000 unit sudah cukup ekonomis dan akan merangsang investasi,” jelasnya.

 

Sementara itu, lebih lanjut Hidayat mengatakan, dibutuhkan dana sekitar Rp3 triliun untuk mengembangkan serta memproduksi mobil mikro. Untuk itu, kata dia, pihak BUMN dan swasta bisa ikut menanamkan modalnya.

 

“Saya sudah menawarkan proposal mobnas ini kepada empat pemodal besar termasuk Chairul Tanjung, tapi belum direspons. Kelihatannya memang harus BUMN dahulu yang ditunjuk dan diberi modal,” tandas dia. (gna)

 

(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

 

 

 

Sumber