( HUB: 0822-1122-1909 ) Outbound Manajemen Konflik Malang

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

MEDAN - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara siap memfasilitasi keberadaan seluruh infrastruktur pendukung industri perkebunan kelapa sawit. Termasuk penyediaan tangki penampungan Crude Palm Oil (CPO) Nasional berkapasitas 25 juta ton, asalkan pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan Bea Keluar (BK) CPO pada Gapki.“Industri sawit ini kan fokus pemerintah melalui MP3EI untuk wilayah sumatera, maka sudah sepantasnya pemerintah menyediakan infrastruktur industri yang baik termasuk Tangki Penampungan CPO. Karena dengan keberadaan infrastruktur dan fasilitas tangki itu kita baru bisa menduduki posisi sebagai pengontrol harga CPO internasional. Kalau pemerintah tak mau, kita sanggup, tapi biarkan kami yang mengelola bea keluar CPO," kata Bendahara Gapki Sumatera Utara Laksamana Adyaksa, Jumat (25/5/2012).

 

Laksamana menjelaskan, saat ini produksi CPO nasional mencapai 20 juta ton per tahun, di mana 75 persen atau sekitar 15 juta ton diantaranya merupakan komoditi ekspor. Dengan asumsi bea keluar yang mencapai USD150 per ton saat ini,  maka penerimaan mendapatkan pemasukan USD2,25 miliar. Dengan pemasukan bea keluar, Gapki menilai tak ada alasan rasional yang menjelaskan kondisi infrastruktur pendukung industri kelapa sawit masih buruk.

 

“Hitung sendiri lah berapa hasilnya kalau total produksinya 20 juta ton dan pajak ekspornya rata-rata USD150 per ton. Kalau 25 persen saja dikembalikan ke daerah, maka bukan hanya infrastruktur industri sawit yang bisa dibangun, tapi juga infrastruktur lainnya, termasuk listrik yang saat ini masih menjadi masalah seluruh industri di Sumut," tambahnya.

 

Di Sumatera Utara sendiri, pada 2011 produksi CPO mencapai 3,2 juta ton pertahun. Di mana pemerintah mendapatkan USD480 juta dari bea keluar ekspornya. Gapki Sumut pun optimis angka itu dapat ditingkatkan sekira 5 persen pada 2012 ini, “Industri ini terus berkembang, makanya kita juga butuh pengembangan dari sisi sarana dan prasarana, jadi pemerintah jangan diam saja," pungkasnya.

 

Komitmen berbentuk desakan pada pemerintah ini sejatinya disampaikan seiring urgensi keberadaan infrastruktur dan tangki penampungan mendesak saat ini. Indonesia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di dunia dinilai harus mampu mengambil posisi penentu harga CPO yang kini masih di intervensi pasar internasional.

 

"Ini strategis, dan mendesak, pemerintah harus segera melaksanakan pembangunan di sektor kelapa sawit secara berkeadilan jika memang ingin masyarakat khususnya petani sawit sejahtera," tutupnya. (wdi)

 

 

 

Sumber