Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Bank Indonesia perlu melakukan pembatasan terhadap ruang gerak ekspansi usaha bank milik asing untuk melindungi kepentingan perbankan nasional. Pengaturan ulang terhadap kewenangan perbankan pun harus dilakukan.

 

Analis Independent Research & Advisory Indonesia (IREI) Lin Che Wei mendukung upaya bank sentral melakukan pembatasan kepemilikan saham. Namun, pembatasan harus lebih jelas dengan meredefinisikan kategori bank.

 

“Harus ada penataan ulang status bank milik asing. Saat ini kan rancu antara bank nasional yang dimiliki asing dengan bank asing dan campuran. Status bank asing harusdi kategorikan bank asing sehingga terkena pembatasan dalam menjalankan bisnis,” ujarnya di Jakarta, 22 Mei 2012.

 

Menurutnya, perlu pembatasan aturan multiple lisence terhadap bank milik asing dan pengaturan segmen pasar. Bank milik asing, sambungnya, harus dilarang menggarap bisnis mikro dan didorong kepada segmen bisnis wholesale dan infrastruktur yang selama ini kurang diminati.

 

Adapun bagi bank nasional dan bank BUMN, paparnya, pemerintah perlu menyuntikan modal dan mengurangi setoran dividen agar mampu bersaing dengan asing. “Perlu juga menyelesaikan berbagai hambatan pada bank nasional untuk bisa mengakuisisi bank lainnya,” tegasbnya.

 

Saat ini, Indonesia sangat longgar dalam aturan kepemilikan saham yang mencapai 99%. Dengan membeli bank swasta bank asing bebas membuka kantor cabang dan tidak dibatasi penempatan anjungan tunai mandiri (ATM).

 

Hal itu berbeda dengan Malaysia yang membatasi pembukaan kantor cabang dan penempatan ATM tidak boleh di luar kantor cabang. Hal serupa juga diterapkan Singapura yang menerapkan izin opeasional secara berjenjang dan pembukaan kantor cabang dan ATM dibatasi. Kepemilikan pun maksimal 20%. (Bsi)

 

 

 

Sumber