Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Realisasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada kuartal I/2012 sebanyak 4.959 unit atau hanya 0,82% dari target Kementerian Perumahan Rakyat sepanjang tahun ini 600.000 unit.

 

Data tersebut didapatkan dari survei Bank Indonesia (BI) bertajuk "Perkembangan properti komersial triwulan I/2012". Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di DKI Jakarta sebanyak 57 unit.

 

Realisasi KPR bersubsidi terbanyak di Jawa Barat sebanyak 1.183 unit, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 843 unit, Jawa Tengah 546 unit, Jawa Timur sebanyak 507 unit, dan Kepulauan Riau sebanyak 265 unit.

 

Penyaluran FLPP terendah terjadi di Papua hanya 1 unit, Nusa Tenggara Timur hanya 2 unit, Bali, Bandung, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 unit, Sulawesi Utara 5 unit dan Sulawesi Tengah 6 unit.

 

Dalam laporan tersebut dijelaskan tingkat penjualan properti residensial pada triwulan I/2012 memang mengalami penurunan, sebelumnya selama 5 triwulan berturut-turut penjualan terus naik.

 

Berdasarkan hasil survei, penurunan penjualan pada triwulan pertama tahun ini terjadi pada semua tipe rumah terutama rumah tipe kecil.

 

“Tidak terjualnya beberapa unit hunian dibawah tipe 36 terkait UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diduga berimbas pada penurunan penjualan rumah tipe kecil,” demikian seperti dikutip dalam laporan itu.

 

Terkait penyerapan FLPP pada kuartal I/2012 yang rendah tersebut, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan seharusnya penyerapan FLPP sudah minimal 25% dari yang ditargetkan.

 

“Kalau sudah seperti ini memang sulit untuk dapat mengejar target hingga akhir tahun. Memang Kemenpera sudah menandatangani kerjasama dengan 57 pemerintah daerah, pekerja, dan BUMN.”

 

“Tetapi realisasinya sangat berat, tidak segampang itu. Untuk merealisasikan itu butuh 12.000 hektare, dan tanah pemda itu aset negara, tidak mudah untuk langsung menyerahkan,” kata Zulfi saat dihubungi Bisnis, 20 Mei 2012.

 

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Kemenpera Dyah Tjahjani Saraswati belum dapat menyebutkan berapa realisasi FLPP karena masih dalam perhitungan.

 

“Penyaluran hingga April ini kami belum dapat menyebutkan berapa angkanya, kendala utama di Jabodetabek memang pada terbatasnya pasokan yang disediakan oleh pengembang. Kami masih menunggu semuanya baru dihitung, banyak yang sudah dalam tahap SP3K [surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit],” kata Saraswati.

 

Sementara itu Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan perubahan target penyaluran KPR melalui FLPP menjadi 600.000 unit rumah pada tahun ini merupakan hal yang konyol karena tidak disertai dengan bagaimana rencana pelaksanaan di lapangan.

 

“Perubahan target tanpa disertai rencana pelaksanaan, itu tidak akan tercapai. Sementara saat ini penyerapan FLPP di lapangan sangat rendah dengan adanya skim FLPP yang baru. “

 

“Banyak rumah di bawah tipe 36 yang tidak dapat mendapatkan FLPP. Kemenpera harus memiliki dasar dan terobosan baru sebelum merevisi target penyaluran FLPP pada tahun ini,” katanya. (Bsi)

 

 

 

Sumber