KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Aturan pembatasan kepemilikan saham perbankan yang sedang digodok Bank Indonesia (BI), harus berlaku sama untuk semua bank asing, swasta dan bank BUMN. Dengan adanya aturan kepemilikan ini, maka seluruh perbankan yang ada, akan menjadi nasional.“Menurut saya, pembatasan kepemilikan saham sebaiknya berlaku seluruh bank, tanpa kecuali, termasuk BUMN,” ujar pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono kepada Okezone, Sabtu (19/5/2012).

 

Menurut Tony, alasan untuk membatasi kepemilikan adalah mendorong governance sehingga kinerja bank menjadi lebih baik. Tujuan ini harus  berlaku universal, baik bagi bank swasta maupun BUMN. "Jadi, mestinya tidak ada perkecualian," tegasnya.

 

Menrutnya, jika ada pengecualian dalam pembatasan saham, malah akan menimbulkan kecurigaan. "Apa benar-benar mau mendorong governance, atau sekadar mau mengurangi dominasi asing? BI harus taktis," terang Tony.

 

Menurut Tony, aturan pembatasan ini sangat positif untuk meingkatkan prudential regulation. Sehingga kedepan, tidak ada lagi bank gagal karena ulah pemiliknya.

 

"BI ingin bermain aman dalam arti tujuan utama peraturan bukan untuk menembak asing tetapi lebih kepada upaya menciptakan tata kelola bank yang baik dan sehat," tutupnya. (mrt)

 

 

 

Sumber