Moratelindo (MORA) dan MyRepublic Merger, 4 Tujuannya Terungkap

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

BOGOR - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tengah melakukan pengawasan dan memverifikasi perusahaan pengerah tenaga kerja outsourcing. Pasalnya, outsourcing tidak boleh dilaksanakan pada jabatan yang bersifat pekerjaan pokok dan inti."Kita melakukan pengawasan dan verifikasi perusahaan pengerah outsourcing," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam Sarasehan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/5/2012) malam.

 

Terkait dengan outsourcing, menurut Muhaimin pihaknya tengah menyusun aturan-aturan detail mengenai outsourcing. "Outsourcing sudah pada tahap penyusunan detail dari aturan-aturan yang ada, misalnya kerjaan apa saja boleh dioutsourcing dan yang tidak boleh dioutsourcing, itu akan menjadi aturan kita," paparnya.

 

Sebelumnya, Muhaimin menyatakan kebijakan penghapusan outsourcing ini sesuai dengan putusan Mahkamah Kostitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materil UU nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan yang menilai pekerjaan yang memiliki objek tetap, tak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau outsourcing. (Iman Rosidi/Sindoradio/mrt)

 

 

 

Sumber