KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Asia Pulp and Paper Group (APP) berkomitmen melakukan penghentian segera pembukaan hutan alam di wilayah konsesi hutan tanaman industri milik perusahaan di Indonesia.Perusahaan juga menerapkan kebijakan baru penerapan prinsip Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) dalam pengembangan bisnis APP. Dalam satu dasawarsa terakhir, APP telah membangun dan menerapkan stratergi keberlanjutan secara menyeluruh untuk melestarikan berbagai aspek terpenting sumber daya alam Indonesia yang berharga, yaitu kawasan bernilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati.

 

"Efektif segera, kami akan memulai sebuah program yang besar untuk memastikan bahwa pelanggan kami mendapatkan produk dengan nilai integritas lingkungan dan sosial yang tinggi dan memastikan pencapaian visi bersama global," ujar Managing Director Sustainability APP Aida Greenbury dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, selasa (15/5/2012).

 

Kebijakan HCVF akan dilaksanakan segera, dengan masa mulai efektifnya pada 1 Juni 2012 dimana APP akan menghentikan sementara pembukaan hutan selama penilaian HCVF dilaksanakan. APP telah melibatkan para ahli yang kredibel untuk melakukan penilaian HCFV, sesuai dengan praktek terbaik HCV, dan juga akan melindungi semua wilayah yang diidentifikasikan sebagai kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi berdasarkan hasil HCVF.

 

Terkait dengan pemasok kayu pulp independen untuk APP di Indonesia, APP mengharapkan pemasok independennya untuk dapat memenuhi persyaratan untuk menjalankan penilaian HCVF pada 31 Desember 2014, dengan Mitra LSM Internasional APP akan melibatkan para pemasok indenpenden untuk mengadopsi penilaian HCVF, dan juga APP akan menunjau dan mengevaluasi kembali perjanjian kerja dengan para pemasok apabila tidak dilakukan penilaian.

 

Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut menyatakan, pemerintah telah menetapkan bahwa upaya perlindungan hutan alam merupakan elemen penting dari kebijakan nasional. (wdi)

 

 

 

Sumber