Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Mata uang drachma-euro. Foto: colourbox.com

 

 

 

Setelah zona euro memblokir pinjaman dana talangan (bailout) Yunani sebesar 1 miliar euro dari 5,2 miliar euro pada Kamis 10 Mei pekan lalu, banyak pertanyaan yang muncul. Salah satunya, mengapa Uni Eropa (UE) tidak membiarkan negara tersebut keluar dari blok mata uang tunggal?Saat ini Yunani diibaratkan sebagai "negara sakit di Eropa", sedangkan dari segi keanggotaan dalam zona euro, negara beribu kota Athena itu merupakan wilayah peripheral yang menggantungkan pendapatannya kepada sektor pertanian dan pariwisata.

 

Kontribusi ke Eropa pun terbilang biasa-biasa saja, hanya sekira lima persen dari output ekonomi kawasan Benua Biru. Di tengah ketidakpastian atas masa depan politik Negeri Dewa-dewa, para analis mempertanyakan, apakah Yunani memiliki kemauan dan kemampuan untuk tetap berada di dalam zona euro atau sebaliknya.

 

Di parlemen, dua partai utama yakni Partai Demokrasi Baru dan PASOK yang kalah dalam pemilihan umum (pemilu) akibat memberlakukan kebijakan penghematan anggaran pekan lalu berjanji menerima ketentuan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

 

"Hasil pemilu tersebut kemungkinan membuat Uni Eropa dan IMF menghentikan bailout untuk Yunani," ujar ekonom UBS Bank Stephane Deo.

 

Menurutnya, jika pemberi pinjaman internasional benar-benar menghentikan bailout, Pemerintah Yunani nantinya tidak akan mampu membayar gaji karyawan dan uang pensiun sehingga menghasilkan ketegangan di pasar keuangan. Tetapi jika Demokrasi Baru dan PASOK berkoalisi, kemungkinan besar kedua partai tersebut mencoba untuk menegosiasikan kembali bailout.

 

Menanggapi hal itu, pengamat Yunani memprediksi, tidak ada koalisi yang stabil dan kemungkinan pemilu baru hanya menyisakan dana sebesar USD15 miliar dari langkah-langkah penghematan yang jatuh tempo.

 

Gubernur Bank Sentral Yunani George Provopoulos memperingatkan, kecuali Yunani tetap tinggal di zona euro, masih ada kemungkinan muncul kemunduran teratur seperti beberapa dekade lalu yang akhirnya dapat membuat Athena keluar dari blok mata uang tunggal.

 

Mayoritas masyarakat Yunani sendiri menginginkan negaranya tetap berada dalam zona Euro. Namun, kondisi tersebut bisa saja berubah karena kalangan yang dulunya minoritas baru saja memilih partai yang menentang kebijakan penghematan.

 

"Pengetatan kebijakan penghematan dapat membuat situasi lebih buruk," ujar masyarakat minoritas Yunani dikutip CNN pekan lalu. Sementara itu, analis IMF, Bank Sentral Eropa dan Komisi Eropa memperkirakan, utang Yunani masih 129 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020 dan kemungkinan dapat mencapai 160 persen.

 

Akibatnya, Athena akan membutuhkan dana pembiayaan selama dua tahun ke depan hingga USD175 miliar. Analis berpendapat, selama Yunani menggunakan euro sebagai mata uangnya, negara tersebut tidak akan pernah menjadi kompetitif.

 

Sebuah penelitian yang dilakukan Goldman Sachs menyatakan, Yunani membutuhkan penurunan nyata dalam nilai tukarnya sebesar 30 persen guna mengembalikan daya saing. Situasi Yunani tersebut berbanding terbalik dengan keadaan Islandia yang beberapa pekan pasca-krisis keuangan 2008. Negara tersebut memberlakukan devaluasi mata uangnya hingga 40 persen sehingga perekonomiannya mulai tumbuh meskipun lambat.

 

Ekonom Amerika Serikat (AS) Kenneth Rogoff mengutarakan, Athena harus diberikan cuti panjang dari zona euro, namun tetap berada di blok mata uang tunggal. Hal ini untuk memperkenalkan kembali mata uang drachma meski nilainya mungkin susut dibanding sebelum bergabung dengan zona euro.

 

Langkah ini bisa menjadi salah satu strategi untuk membuat industri pariwisatanya kembali terkenal. Senada dengan Rogoff, Kepala Organisasi Penelitian Jerman Ifo Hans-Werner Sim mengutarakan, uang yang berada di Yunani agar tetap berada di zona euro.

 

"Drachma akan mengalami penurunan dan situasi akan stabil dengan sangat cepat, setelah badai, matahari akan bersinar kembali," imbuh dia.

 

Sementara beberapa pihak berpendapat, Pemerintah Yunani memiliki sistem pajak yang hampir tidak bekerja serta meluasnya korupsi.

CHINDYA CITRA

Wartawan Koran Sindo (Koran SI/Koran SI/ade)

 

 

 

Sumber