Asyiknya Paket Wisata Offroad Coban Talun

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah diminta tertib anggaran dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mengantisipasi pembengkakan volume yang berujung penambahan kuota.

 

 

Hal itu terkait dengan rencana pemerintah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi kendati sudah ditetapkan 40 juta kiloliter sesuai APBN-P 2012, serta permintaan penambahan jatah kuota BBM bersubsidi oleh sejumlah kepala daerah.

 

 

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dari lima kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah.

 

 

"Lima kebijakan itu tidak ada yang baru. Pemerintah harus tertib anggaran karena kita tidak bisa mengubah kuota [bBM bersubsidi] yang sudah ditetapkan dalam APBN-P," ujarnya, Senin 14 Mei 2012.

 

 

Menurutnya, penghematan konsumsi BBM bersubsidi hanya bisa dilakukan apabila pemerintah melakukannya dengan sistem pengendalian volume per kendaraan per hari.

 

"Tanpa sistem itu, maka akan ada kebocoran pembengkakan volume yang tidak terkendali."

 

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah menyiapkan lima kebijakan baru untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, di antaranya mempercepat program konversi BBM ke bahan bakar gas di Jawa. (ra)

 

BACA JUGA:

 

>>Jakarta Stocks Decline 1.48% In Today's Closing Session

 

>> MARKET CLOSING—IHSG Anjlok 61,07 Poin

 

>> TRAGEDI SUKHOI: Penyebar  Foto Palsu Terancam  Denda Rp12 Miliar!

 

>> Sinyal negatif di bursa Asia menguat 

 

>> BBJ Targetkan Kontrak Kakao Tembus 300.000 Ton

 

>> 5 Kanal TERPOPULER Bisnis.com

 

 

 

Sumber