Transmart Full Day Sale, Bed Set Diobral Gede Jadi Semurah Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Setiap penghematan 1 juta kiloliter bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan dapat mencegah membengkakan belanja subsidi energi sebesar Rp2,4 triliun - Rp3,2 triliun.

 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan penghematan dari 5 kebijakan pengendalian konsumsi energi sangat bergantung pada implementasinya di lapangan.

 

"Semuanya tergantung bagaimana kita menghemat volume konsumsi BBM. Kalau tidak ada kebijakan sama sekali konsumsi BBM mencapai 48 juta kiloliter, sementara dalam APBN kuotanya 40 juta kiloliter," kata Rofyanto, hari ini (11/05).

 

Menurut Rofyanto, penghematan 1 juta kiloliter saja sudah sangat meringankan beban pembengkakan subsidi BBM. "Seberapa jauh menekan konsumsi BBM, dari potensi membengkak 48 juta kiloliter bisa ditekan sampai 44 atau 43 juta kiloliter itu akan sangat signifikan (penghematannya)," ujarnya.

 

Berdasarkan perhitungan BKF, apabila pemerintah berhasil menghemat konsumsi BBM sebesar 2,5 juta kiloliter, akan ada penghematan APBN senilai Rp6 triliun - Rp 8 triliun.

 

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan migrasi konsumsi BBM kendaraan dinas pemerintah dan BUMN dari BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi dapat menghemat hingga 6 juta kiloliter.

 

Terkait penghematan BBM, Menteri Keuangan mengungkapkan dukungannya terhadap pengembangan mobil hybrid (BBM dan listrik) di Tanah Air.

 

"Kita mendukung hybrid karena betul-betul terjadi penghematan BBM. Satu liter yang biasanya itu untuk 20 - 25 KM, bisa jadi 1 liter 30 - 40 KM," ujarnya.

 

Dukungan ini, kata Agus, selain bertujuan menyukseskan penghematan konsumsi BBM juga untuk mendorong produksi mobil hybrid di dalam negeri.

 

"Kita menginginkan agar itu (hybrid dan low cost green car) diproduksi di dalam negeri. Itu yang kita ingin populerkan dan dianalisa untuk diberikan bantuan fiskal," ujarnya.

 

Agus mengatakan bentuk insentif fiskalnya masih dipelajari. Sementara substitusi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) menjadi cukai akan diterapkan dalam rangka impor mobil. (faa)

 

 

 

Sumber