PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

BANDA ACEH - Pemberdayaan terhadap masyarakat, melalui berbagai aktifitas pendampingan dan gerakan penyadaran yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, memegang peranan penting dalam sebuah proses pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, menjadikan organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu katalisator pembangunan.“Kita melihat bahwa masyarakat dan juga organisasi masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan utamanya untuk pengawasan. Dalam hal ini, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil memegang peran kunci untuk memastikan bahwa partisipasi organisasi tersebut optimal, sehingga proses pembangunan pun membuahkan hasil yang optimal pula,” ujar Sekretaris Bappeda Aceh, Warqah Helmi, pada kegiatan Seminar Series Multi Donor Fund, di aula Bappeda Aceh, Kamis (10/5/2012).

 

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil di Aceh dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah semakin baik.

 

“Masyarakat sekarang sudah memiliki platform untuk berdialog dengan pemerintah mengenai prioritas dan kebutuhan pembangunan. Ini sangat berguna bagi pemerintah Aceh ke depan, karena dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil,” lanjutnya.

 

Untuk mendukung pelaksanaan proses ini, satu tim koordinasi provinsi dan 13 kelompok kerja teknis telah didirikan di Aceh, melalui program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil yang didukung Multi Donor Fund (MDF) dan UNDP.

 

Komponen utama dari program di dua Pusat Pembelajaran Masyarakat Sipil atau Civil Society Resource Centers (CSRCs), yaitu Inspiration for Managing People’s Actions atau IMPACT untuk Aceh dan Forum Peduli Tano Niha (FORNIHA) di Nias.

 

“CSRC ini memungkinkan masyarakat sipil dan organisasi untuk secara lebih efektif menyampaikan kebutuhan kelembagaan dan individual mereka, utamanya mengenai prioritas dan kebutuhan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Program penguatan teknis organisasi masyarakat sipil ini juga memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat.,” terang Direktur Eksekutif IMPACT, Ramadhana Lubis pada kesempatan yang sama.

 

Menurutnya, program yang didukung MDF ini telah melatih organisasi masyarakat sipil dalam hal pemantauan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengelolaan proyek, perencanaan strategis, kepemimpinan, dan isu-isu terkait gender. “Kita juga menyiapkan organisasi masyarakat sipil lebih professional lagi dan dapat berkelanjutan,” ujarnya.

 

Deputi Manager MDF, Safriza Sofyan, menambahkan, program dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil ini telah membentuk kelembagaan yang efektif untuk memfasilitasi konsultasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan, dan mendukung peningkatan peran organisasi masyarakat sipil, dalam pembangunan Aceh masa depan. (wdi)

 

 

 

Sumber