Video: Rupiah Masih Lesu - Efek Kebijakan Bea Ekspor ke Saham Emas

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Kamar Dagang dan Industri Kota Makassar menilai pengembangan industri di kawasan timur Indonesia berjalan lambat.

 

Ketua Kadin Makassar Amrullah Abbas mengatakan, dalam satu dasawarsa terakhir nyaris tidak ada industri baru yang terbangun dan beroperasi di Makassar yang menjadi salah satu wilayah industri di kawasan ini.

 

"Penyebabnya, karena pemerintah pusat seolah setengah hati dalam melakukan keberpihakan kebijakan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat pekan lalu.

 

Pihaknya menginginkan ada lompatan industri yang terjadi. Sebab, ungkapnya, dalam satu dasawarsa terakhir sama sekali tidak ada industri baru di Makassar.

 

Menurutnya, salah satu penyebab kenapa pabrik-pabrik besar di Jawa tidak pindah ke kawasan timur karena tidak ada insentif dari pemerintah. "Ada infrastruktur yang mesti dibenahi," ucapnya.

 

Abbas menuturkan persoalan tidak tumbuhnya industri di Sulsel, lebih karena penerapan fiskal terutama transportasi pelabuhan ekspor barang yang belum ada. Semua hasil produksi harus melalui Surabaya sebelum diekspor, dan itu memicu biaya tinggi untuk industri.

 

"Kadin akan selalu mendorong, agar ada pengakuan daerah ini menjadi pelabuhan internasional. Kita punya segalanya. Raw material [bahan baku] tersedia, tapi semua tidak dikelola di sini. Dimana hambatannya? biaya produksi yang mahal!," tegas Amirullah.

 

Dia menambahkan, Sulsel memiliki Kawasan Industri Makassar (Kima) tetapi penghuni kawasan itu umumnya bukan industri olahan. Kebanyakan hanya berfungsi sebagai gudang.

 

Sementara itu Direktur Maradeka Institute Abdul Rahman Farizi mengungkapkan lokakarya tingkat regional itu, akan dihadiri para pengambil kebijakan di lingkup pemerintahan, kepala dinas, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), dan anggota Kadin se-kawasan timur Indonesia.

 

"Tujuan kegiatan ini, memfasilitasi multistakeholder mendukung Makassar sebagai pengembangan industri di  kawasan timur Indonesia. Selain itu diharapkan ada rumusan kebijakan komprehensif, mendorong lahirnya industri baru," terangnya.

 

Dia mengatakan, mengapa industri perlu didorong karena selama ini anggota Kadin di daerah, umumnya diisi anggota dari komunitas yang bergerak di sektor konstruksi atau kontraktor.

 

Mereka rata-rata memperebutkan proyek-proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang jumlahnya sedikit. Padahal, jika ada industri, maka ekonomi daerah bisa bergeliat dan tumbuh lebih cepat.

 

Kondisi laju pertumbuhan industri tersebut pula yang memicu Kadin Sulsel untuk bekerja sama dengan Pemkot Makassar, BRI, dan Maradeka Institute, menggelar lokakarya regional mengupas kebijakan relokasi industri nasional dan Makassar, yang akan dilaksanakan pada Senin, 7 Mei.

 

Lokakarya yang akan berlangsung di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar tersebut akan menghadirkan pembicara Menteri Perindustrian MS Hidayat, Anggota DPR-RI Harry Azhar Azis, dan Ibnu Munzir, Dirut BRI Asmawi Syam, Gubernur Sulsel, Gubernur Maluku, Wali Kota Makassar, dan Ketua Kadin Makassar serta pengamat ekonomi Taslim Arifin. (K46/Bsi)

 

 

 

Sumber