Video: Rupiah Masih Lesu - Efek Kebijakan Bea Ekspor ke Saham Emas

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Meskipun belum mengantongi persetujuan dari DPRD, namun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tetap menargetkan akan go public pada tahun ini.

 

 

“IPO [initial public offering] saat ini masih dalam proses. Kami harus minta izin DPRD dulu,” ujar Gus Irawan Pasaribu, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) ketika ditemui 29 April 2012.

 

Menurut Gus Irawan, keyakinan perseroan didasari karena telah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar tahun lalu.

 

 

Selain itu, lanjutnya, perseroan juga pernah menggelar emisi obligasi yang dinilai memiliki proses yang sama dengan IPO.

 

“Kami mau kejar tahun ini, karena ada pembelajaran dari emisi obaligasi kemarin yang katanya sudah 75% dari proses IPO. Jadi kami tidak mulai dari nol lagi,” ujarnya.

 

 

Hingga saat ini, baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang merupakan bank daerah dengan status perusahaan terbuka. Beberapa bank daerah lainnya, seperti Bank Jatim dan Bank DKI juga berencana melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini.

 

 

Namun, hambatan politik seperti izin dari DPRD dinilai menjadi momok bagi bank daerah dalam melaksanakan aksi korporasi tersebut.

 

 

Gus Irawan menambahkan perseroan berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp12,5 triliun pada akhir triwulan I/2012, meningkat 35% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

 

 

“Sebanyak 98% kredit disalurkan untuk sektor UMKM. kredit kami memang komposisi terbesar pada UMKM. Kalaupun ada kredit korporasi itu merupakan pendukung program pemerintah di infrastruktur dan kami melakukan sindikasi dengan bank lain,” jelasnya.

 

 

Pesatnya pembiayaan UMKM karena perseroan telah menyiapkan infrastuktur pembiayaan ini sejak 2010 lalu. Pada tahun lalu perseroan juga telah menambah 50 cabang yang dimaksudkan menggenjot kredit UMKM.

 

 

Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola perseroan meningkat sekitar 50% menjadi Rp17,5 triliun. komposisi DPK berimbang antara giro, tabungan dan deposito. “Giro sedikit lebih besar, yakni hampir 40% dan sisanya adalah tabungan dan deposito yang jumlahnya hampir sama,” jelasnya.

 

 

Dia menjelaskan tingginya portofolio giro, karena pemerintah belum mencairkan sejumlah dana yang proyek pembangungan. Hal yang sama juga terjadi pada rekening giro swasta yang menjadi rekanan pemerintah

 

 

“Ini sejalan dengan karakteristik giro pemda yang belum banyak mengeksekusi proyek. Saat ini masih proses tender jadi dana tersebut belum banyak dipakai. Giro rekanan dan pengusaha juga belum banyak berputar.”

 

 

Pada tahun ini, bank yang dikendalikan oleh pemerintah Sumut ini berencana untuk menambah 50 jaringan kantor guna memperkuat pembiayaan UMKM. Saat ini jaringan kantor Bank Sumut telah menyampai 242 unit.

 

 

“Kantor itu biayanya murah karena kami buka di kampung dan hanya menggunakan satu rumah toko. Biaya sewa setahun sekitar Rp20 juta,” jelasnya.(msb)

 

 

 

Sumber