Pemadaman Lampu di SCBD Dukung Inisiatif Pemprov DKI di Earth Day 2026

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Dalam Undang-Undang (UU) APBN Perubahan pemerintah memasukan satu pasal yang memungkinkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun, kenaikan harga BBM bersubsidi juga memicu adanya penimbunan barang.Oleh karena itu, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, mengatakan konsumsi BBM bersubsidi harus dibatasi agar tidak ada penimbunan barang.

 

"Ya, BBM jangan naik, tapi dengan pembatasan. Itu berguna bagi investor, juga bagi spekulan karena mereka menimbun barang sampai harga naik," ungkap Aviliani kala ditemui di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (24/4/2012) malam.

 

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April lalu. Namun, usul tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna.

 

Oleh karena itu, pemerintah dalam UU APBN-Perubahan pasal 7 ayat 6 (a) menetapkan harga BBM bersubsidi masih dapat naik, jika harga ICP mencapai 15 persen dari asumsi APBN-P sebesar USD105.

 

Menurut Aviliani, tanpa menaikkan BBM bersubsidi pun pemerintah masih bisa membiayai subsidi. Hal tersebut dapat dilakukan jika pada APBN-Perubahan, dan dari segi penerimaan bisa dioptimalkan.

 

"Kenapa? Karena, kalau BBM naik penerimaan dari gas juga naik dong, karena kemarin asumsi dari penerimaan tidak dikutak-katik, kita harapkan subsidi berkurang penerimaan naik. Jadi, pertumbuhan minimal sama dengan 2011 6,5 persen," tukas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber