Brand Chante Rilis Koleksi Eksklusif di Shopee Big Ramadan Sale 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta berhasil mencatatkan laba sebelum pajak Rp158 miliar sepanjang triwulan pertama tahun ini.

 

Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) mengungkapkan laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga (nett intereset income/ NII) Rp445 miliar. Sementara pendapatan berdasarkan biaya (fee based income/ FBI) terbilang masih kecil.

 

"Utamanya pendapatan kita berasal dari pendapatan bunga Rp445 miliar. Pendapatan dari fee based income masih kecil," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

 

Perolehan pendapatan bunga tersebut didorong oleh penyaluran baki debet (outstanding) kredit perseroan menjadi sebesar Rp11,23 triliun per Maret 2012. Realisasi tersebut telah mencapai Rp74,86% dari target penyaluran hingga akhir tahun Rp15,1 triliun.

 

Adapun, lanjut Eko, penyaluran tersebut paling banyak didorong oleh kredit sektor konsumer yang mencapai Rp5,7 triliun. Selanjutnya disusul kredit produktif di sektor komersial dan korporasi sebanyak Rp3 triliun.

 

Sementara itu penyaluran kredit kepada sektor hipotek dan perumahan (mortgage and housing) mencapai Rp1,4 triliun. Dari sektor ini sebagian besar disumbang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp948 miliar.

 

Kredit produktif lain yang menjadi fokus penyaluran Bank DKI adalah retail produktif sebesar Rp260 miliar dan program kredit pemerintah Rp208 miliar.

 

Program kredit pemerintah yang dimaksud Eko adalah penyaluran kredit berdasarkan program-program yang diusung pemerintah, antara lain penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah sangat sederhana. Berdasarkan skema pemerintah, program ini diperkirakan akan membantu menyalurkan Rp410 miliar sepanjang tahun ini.

 

Hal tersebut menjadikan aset perseroan mencapai Rp21,9 triliun pada posisi 31 Maret 2012, tumbuh 11,73%, atau mencatatakan Rp2,3 triliun aset baru pada triwulan pertama ini.

 

Adapun untuk menunjang penyaluran kredit, perseroan telah mengumpulkan dana kelolaan hingga Rp19,6 triliun. Dari dana kelolaan terebut  Rp13,06 triliun merupakan dana murah yang terdiri dari giro dan tabungan (giro and saving account) sedangkan sisanya adalah deposito.

 

Sebelumnya Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Wijanarko mengungkapkan penyaluran kredit belum cukup maksimal pada awal tahun sehingga perseroan cenderung menaruh dana pihak ketiga (DPK) pada surat berharga agar tidak terjadi dana mengambang (idle fund).

 

Adapun, lanjut Bambang, dari total dana kelolaan perseroan Rp7,95 triliun, Rp2,8 triliun tersimpan dalam bentuk surat berharga. Sepanjang triwulan pertama ini saja perseroan telah menyimpan Rp480 miliar ke dalam surat berharga dari perolehan dana kelolaan baru Rp750 miliar.

 

"Biasanya triwulan I belum banyak serapan dana ke pembiayaan. dana yang belum terserap ini diinvestasikan dulu ke sukuk, supaya tidak ada dana mengambang karena kami juga tetap harus membayar bunga dana kepada nasabah. Triwulan II--triwulan III baru mulai ditarik dan disalurkan ke pembiayaan. Siklusnya seperti itu," teranganya.

 

Namun Eko menilai hal tersabut tidak terjadi di Bank DKI, oleh sebab itu posisi likuiditas pada surat berharga tidaklah banyak. Meski demikian dia mengaku tidak ingat jumlahnya. (faa)

 

 

 

Sumber