Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

POLEMIK TENTANG bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memasuki babak baru. Pemerintah, sepertinya, hampir pasti menetapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi atau premium hanya untuk kendaraan di bawah 1.500 cc mulai 1 Mei 2012.

 

Namun, sepertinya rencana penetapan kebijakan itu belum bulat benar yang bisa diartikan masih mungkin saja berubah melihat perilaku pemerintah yang sering gamang mengambil sikap.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pemerintah masih menggodok skema tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi alias premium.

 

Kebijakan itu diharapkan dapat menghindari pembengkakan anggaran subsidi menjadi Rp340 triliun hingga akhir 2012.

 

Menurut rencana, kebijakan tersebut dipaparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat pada 24 April 2012.

 

"Istilahnya bukan pembatasan. Itu seakan-akan dijatah, tetapi ini pengendalian. Oleh sebab itu, ada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan,” ujar Hatta, Jumat 20 April 2012.

 

Sedikit lebih berani, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan pemerintah hampir pasti akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil berkapasitas di atas 1.500 cc. “Most likely [hampir pasti] yang 1.500 cc pada 1 Mei melalui pengumuman Presiden,” katanya, Jumat 20 April 2012.

 

Regulasi tersebut akan berbentuk peraturan pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan sejumlah menteri teknis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. “Saya mengurusi converter kit,” katanya.

 

Sebenarnya, opsi pembatasan konsumsi premium yang disebut Hatta pengendalian, bukan satu-satunya opsi untuk menghemat subsidi BBM.

 

Opsi lain yang juga berkembang adalah pembatasan berdasarkan tahun produksi mobil. Namun, pilihan kebijakan ini jarang muncul ke permukaan.

 

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengatakan BKF masih menganalisis pergerakan harga minyak untuk menentukan penghematan yang bisa dicapai melalui pengendalian konsumsi BBM.

 

TANGGAPAN PEBISNIS

 

Meski tidak akan menimbulkan polemik seperti saat pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi yang berujung pada penolakan parlemen, opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sudah mendapatkan tentangan dari pelaku bisnis.

 

Berbagai argumentasi diajukan oleh para pelaku usaha di sektor otomotif antara lain efektivitas penerapan kebijakan itu terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur.

 

Mereka menyatakan kesiapan pemerintah dari aspek infrastruktur dan penambahan jaringan SPBU nonsubsidi sangat terbatas sehingga implementasi pembatasan BBM bersubsidi tidak mudah dilaksanakan pada tahun ini.

 

“Saya pesimistis regulasi ini bisa berjalan efektif, justru malah berpotensi kontraproduktif,” kata CEO PT Astra International – Peugeot Constantinus Herlijoso,  Jumat 20 April 2012.

 

Belum lagi persoalan teknis di lapangan. Sosiasiliasi yang kurang dinilai dapat berakibat pada ketidaktahuan petugas SPBU terhadap spesifikasi mesin mobil yang akan mengisi BBM.

 

Jika terjadi kesalahpahaman, keadaan tersebut rentan memicu konflik horizontal di masyarakat pengguna mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc yang dianggap berhak memakai BBM bersubsidi.

 

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman M. Rusdi mengatakan jika kebijakan pembatasan BBM akan dimulai pada awal bulan depan, sosialisasinya harus dimulai dari sekarang.

 

“Tidak mudah untuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Selain itu, pengawasan di setiap SPBU akan sangat sulit,” katanya.

 

 

 

Sumber