Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Ada enam pemerintah daerah (pemda) yang belum menyerahkan draf APBD ke pemerintah pusat karena lamanya pembahasan dengan DPRD. Alhasil, enam daerah tersebut akan mengalami pemotongan 25 persen pada anggaran dana alokasi umum (DAU).Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowirjono menjelaskan, hingga 20 Maret masih terdapat 16 daerah kabupaten/kota yang belum menyerahkan APBD 2012 ke pemerintah sehingga pengucuran DAU ke daerah terkait ditunda.

 

"Nah kemudian pada April ini masuk sekira enam, ini akan dicabut jadi tidak akan kena penundaan bulan Mei. Nah, barusan saya tanda tangan lagi baru masuk sekitar empat lagi, jadi tinggal enam yang belum menyerahkan perdanya. Jadi pada yang empat itu masih kena sanksi 25 persen DAU bulan Mei. Nanti kalau Mei masukkan lagi, maka Juni tidak kena," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/4/2012).

 

Dia pun menjelaskan adapun alasan keenam daerah tersebut telat menyerahkan draf APBD karena belum tuntas pembahasannya dengan DPRD. "Mereka memerlukan waktu lebih panjang di dalam pembahasan dengan legislatif, itu yang merupakan faktor utama. Kalau itu membutuhkan waktu lama, harusnya normal tanggal 31 Januari," paparnya.

 

Selain itu, untuk dampak pemotongan tersebut, dia mengatakan merupakan konsekuensi daerah untuk mengatur kembali cash flow keuangannya.

 

"Jadi ya daerah harus mengatur kembali cash flow-nya. Tapi sebagian daerah kan punya Silpa jadi masih bisa di-cover. Kita harapkan sebenarnya APBD itu kan dokumen anggaran, maka kalau diselesaikan tepat waktu kan berarti proses perencanaan anggaran akan lebih cepat, tapi kalau buat APBD-nya saja telat, penyerapan pun akan terhambat," pungkasnya.

 

Sekedar informasi, keenam daerah yang belum menyerahkan APBD-nya tersebut adalah Tanah Karo, Rejang Lebong, Pesawaran, Blora, Mappi, dan Puncak. Dengan begitu sudah 514 dari 524 Pemda yang menyerahkan Perda APBD 2012. (wdi)

 

 

 

Sumber