Korban Wanaartha Gelar Aksi di Kedubes AS dan Kemlu, Ini Tuntutannya

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Koran SI

 

 

 

YOGYAKARTA - Sosialisasi agar masyarakat wajib pajak bukan hanya dilakukan Dirjen Pajak, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun mendengungkan agar masyarakat wajib pajak membayar pajak untuk negara. Sebab, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik selama masyarakat wajib pajak ngemplang pajak.Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional dengan tema Dinamika Perpajakan Nasional: Antara Idealitas dan Realita dengan subtema Korupsi dalam Dunia Perpajakan Nasional, di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (19/4/2012).

 

"Membayar pajak itu sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman penjajahan dulu, masyarakat sudah membayar 'upeti' yang sama artinya pajak di zaman demokrasi saat ini. Membayar pajak itu jangan hanya dianggap untuk kepentingan Dirjen Pajak, tetapi suatu kewajiban kita yang harus dibayarkan kepada negara," jelas Mahfud.

 

Mahfud mengakui, adanya kasus Gayus Tambunan yang spektakuler membuat masyarakat enggan membayar pajak.

 

"Pada 2011 lalu, dari 100 juta jiwa wajib pajak hanya 8,7 persen saja yang membayar. Itu pun tidak semua dari 8,7 persen membayar pajak dengan baik. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan, harus memunculkan aturan yang lebih komperhensif agar kesadaan membayar pajak itu tumbuh," katanya.

 

Pendapatan pemerintah yang paling tinggi, lanjut Mahfud, dari sektor pajak. Sebanyak 80 persen pendapatan negara dari sektor pajak. Sedangkan sektor Sumberdaya Alam maupun lain-nya sangat kecil, di bawah 20 persen.

 

"Memang idealnya masyarakat itu membayar pajak sesuai dengan aturannya, namun realitas yang ada tidak begitu," urainya.

 

Negara, kata Mahfud, wajib memungut pajak pada orang wajib pajak. Aturan itu jelas dilindungi konstitusi. Sebab, negara merupakan organisasi tertingi yang bisa ‘memaksa’ wajib pajak membayar pajak.

 

"Jangan kemudian pemerintah membiarkan orang yang wajib pajak ikut-ikutan ngemplang pajak, bisa bubar negara ini. Membayar pajak itu wajib hukumnya,” cetusnya.

 

"Semakin besar penerimaan pajak suatu negara, semakin besar pula pembangunan untuk rakyat dan keberlangsungsan negara itu. Dirjen Pajak juga harus transparan dan akuntabel dalam mengelola pajak yang sudah masuk, jangan menimbulkan kecurigaan muncul Gayus lagi di Dirjen Pajak," sindirnya. (ade)

 

 

 

Sumber