Robert Pera, Cabut dari Apple Kini Jadi Konglomerat Berharta Rp613 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah masih terus mengupayakan berbagai solusi untuk menyelamatkan APBN 2012 yang sudah dipastikan tidak menggunakan opsi menaikkan harga BBM.

 

Jurubicara Presiden Julia Aldrin Pasha mengatakan kebijakan penghematan anggaran dan konsumsi BBM bersubsidi merupakan motor utama untuk mencegah pelebaran defisit anggaran yang segera akan difinalisasi dengan penerbitkan produk Inpresnya.

 

"Intinya kemarin kan sudah disahkan oleh DPR dan ntuk tindak lanjutnya maka sekarang dijalankan dengan kenyataanya tidak jadi menaikkan harga BBM. Tapi asumsi-asumsi yang memang dalam APBNP adalah asumsi harga minyak yang tidak dinaikkan," ujarnya menjelaskan salah satu isi bahasan dalam rapat internal yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah menteri di Istana Bogor, hari ini.

 

Menurut dia, pemerintah berusaha keras untuk menyelamatkan perekonomian melalui penyelamatan APBN 2012 yang mendapatkan tantangan dengan tidak bolehnya menaikan harga BBM. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah berusaha keras

menjaga angka defisit anggaran tetap berada dalam posisi aman.

 

Langkah itu diupayakan di tengah kesulitan dalam menghadapi kenaikan harga minyak mentah dan dilarangnya pemerintah menaikan harga BBM dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam rapat kabinet terbatas soal

APBNP 2012 di Istana Presiden pada 4 April.

 

Menurut Kepala Negara, ada lima kebijakan yang diarahkan untuk berjibaku mencegah pelebaran defisit anggaran itu, yaitu

pertama,pengamanan APBNP melalui langkah-langkah strategis menghadapi ketidaknaikan harga BBM bersubsidi.

 

Kedua, Kedua, meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan non pajak dan pajak, seperti peningkatkan di sektor pertambangan tertentu dan bukan menggenjot pajak di segala lini.

 

"Menggenjot pajak di segala lini barangkali itu juga kontraproduktif tetapi betul-betul menambah sisi penerimaan negara."

 

Ketiga, program penghematan energi secara total yang meliputi berbagai aktiftas dalam pemakaian energi di operasional pemerintahan dan dunia usaha. Program ini akan diluncurkan pada Mei dengan mengajak dunia usaha.

 

Keempat, kebijakan optimalisasi penggunaan gas domestik agar bisa mendorong kegiatan industri dan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dicapai.

 

Kelima, meningkatkan intensitas kegiatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Untuk itu, lanjut Yudhoyono, pemerintah akan berusaha menjaga stabilitas politik bersama-sama dengan semua elemen bangsa yang lain. (faa)

 

 

 

Sumber