Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mengungkapkan tidak tercapainya target belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 25% pada kuartal I/2012, terutama karena faktor pemblokiran anggaran yang mencapai sekitar Rp41 triliun.

 

Sumber Bisnis di pemerintahan menyebutkan ada dana sekitar Rp4 triliun yang sampai akhir bulan lalu masih terblokir karena proses pembahasan di parlemen.

 

Selain itu, lebih besar lagi dana yang terblokir karena proses di pemerintah, yakni mencapai sekitar Rp37 triliun.

 

“Dalam kasus penyelesaian dana blokir, bottleneck utama berada di sisi pemerintah,” ujar sumber Bisnis tersebut, Minggu, 15 April 2012.

 

Dia mengatakan dalam rapat tertutup dengan K/L pada pekan lalu terungkap bahwa sebanyak 36% dari total 117 K/L belum mampu mencapai target penyerapan anggaran yang dibuatnya sendiri.

 

Sementara jumlah K/L yang tidak memiliki target penyerapan  mencapai 58%.

 

“Kebanyakan K/L tidak memiliki diagnosis permasalahan di awal untuk antisipasi dan mitigasi setiap persoalan yang akan menghambat percepatan penyerapan anggaran,” jelasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realiasi belanja K/L (di luar bendahara umum negara/BUN) per 30 Maret sebesar 11,08% dari total pagu Rp511,5 triliun.

 

Realisasi tersebut secara persentase lebih tinggi dibandingkan realisasi per 31 Maret 2011 yang sebesar 7,55%, tetapi lebih rendah dari target 25% untuk kuartal I/2012.

 

Untuk belanja pegawai, realisasinya mencapai 19,62% dari pagu Rp129,2 triliun atau meningkat sedikit dari realisasi tahun lalu 18,21%.

 

Peningkatan juga terjadi pada belanja barang, yakni sebesar 7,38% dari pagu Rp167,4 triliun.

 

Peningkatan signifikan terjadi pada belanja modal, yang membukukan angka realisasi 6,71% dari pagu Rp152,3 triliun, lebih tinggi dari realisasi kuartal I tahun lalu 3,45% dari pagu.

 

“Memang kami memasang target (penyerapan kuartal I) yang terlalu tinggi, 25% dari pagu," ujar Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto, baru-baru ini.

 

"Kami sengaja tetapkan seperti itu, jadi kalau pencapaiannya baru 11% saya kira itu tidak masalah,” lanjutnya. (faa)

 

 

 

Sumber