A-Z Program Magang Nasional Bergaji UMP Bagi Fresh Graduate

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Saat ini, pemerintah tidak punya lagi dana untuk mengembangkan infrastruktur. Karenannya, dana dari subsidi energi harus diminimalisir guna mendukung pengayaan infrastruktur.Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Karenannya, dia dengan tegas mendukung pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

 

"Kalau tidak dari kenaikan BBM, lalu dari mana lagi (pembangunan infrastruktur)? Kecuali kalau mau mengetatkan anggaran belanjan. Tapi ini kan tidak bisa, karena sebagian besar dana kita sudah habis untuk biaya rutin-rutin saja," katanya saat ditemui di BEI, Jakarta Rabu (11/4/2012).

 

Meski begitu, bila kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi benar-benar dilakukan, maka tidak boleh ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menunda atau tidak memprioritaskan proyek pembangunan berbagai infrastruktur nasional.

 

"Sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur, kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka mereka tidak lagi punya uang untuk membangun. Jadi tidak ada pilihan lain," kata dia. "Jadi tidak masalah (BBM naik), asalkan infrastruktur dibangun dan rakyat dapat kerjaan. Tapi kan pemerintah tidak berani. Koalisinya tidak jalan. Jadinya ya macet terus. Pasokan listrik kurang terus. Pasokan gas kurang terus," tambah dia.

 

Menurutnya, kenaikan harga BBM merupakan hal yang dilematis bagi kalangan pengusaha. Hal tersebut lantaran kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan biaya produksi dan juga distribusi produk ke masyarakat.

 

"Tapi kan yang penting infrastruktur bisa makin baik. Rakyat juga dapat kerjaan. Kan dengan begitu daya beli akan meningkat. Produk kami jadi ada yang beli. Jadi tidak masalah. Bersusah dahulu untuk kebaikan jangka panjang," tandasnya. (mrt)

 

 

 

Sumber