Amran Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman saat Nataru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menko Ekonomi Hatta Rajasa. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengimbau PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk tidak melakukan ekspor elpiji atau BBM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan bila hal itu terjadi, Indonesia akan selalu melakukan impor elpiji atau BBM ke depannya."Ada aset TPPI 70 persen milik negara untuk bisa memproduksi BBM dalam negeri kok tidak digunakan, untuk apa? Kok senangnya impor saja. Kalau harga di atas pasar, ya larang. Kalau lebih kompetitif kenapa tidak. Saya mencium kok ada orang yang senangnya impor aja tidak mau gunakan barang dalam negeri, berbahaya ya," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

 

Menurutnya, mengenai kisruh ekspor elpiji tersebut tidak benar sama sekali. Sementara itu restrukturisasi TPPI hingga saat belum ada keputusan apapun.

 

"Belum ada keputusan apapun oleh karena itu maka memberikan kesempatan B to B satu bulan lagi. Untuk ekspor elpiji, itu tidak betul. Tidak ada keputusan kecuali memperpanjang," pungkasnya.

 

Sekadar informasi, pemerintah diminta menghentikan proses restrukturisasi utang TPPI. Alasannya, restrukturisasi itu justru bakal semakin merugikan negara.

 

Saat ini TPPI memiliki utang ke PT Pertamina (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencapai Rp9,5 triliun.

 

Sebelumnya rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif (master restructuring agreement/MRA) TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari.

 

Berdasarkan risalah rapat, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan terlebih dulu, antara lain terkait perizinan ekspor elpiji, serta pembelian mogas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU. Dia mengatakan, jika izin ekspor diberikan ke TPPI, maka produsen elpiji domestik lainnya bakal meminta izin serupa sehingga impor elpiji makin bertambah. (wdi)

 

 

 

Sumber