Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo & Menteri ESDM Jero Wacik. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok peraturan untuk menghemat volume BBM subsidi. Salah satu poinnya adalah pom bensin di daerah elit dilarang menjual premium."Di kompleks-kompleks perumahan elit, seperti Pondok Indah, kan orang kaya semua di situ. Itu pom bensinnya hanya ada pertamax, jadi tidak ada premium di situ. Masa ada orang, rumahnya di situ, cari premium ke Ciputat. Orang kaya biasanya tidak begitu. Malu lah ya," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

 

Selain itu, dia menyebutkan, jika dalam peraturan itu juga mobil dinas milik pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi.

 

"Peraturan sedang kami rancang. Pertama, mobil pemerintah nanti harus mnggunakan BBM nonsubsidi. Sehingga untuk menjaga agar 40 juta kiloliter (kl) itu cukup, jangan lewat. Ini harus besar-besaran, serius," selorohnya.

 

"Segera (penerbitan aturan). Satu, pak presiden akan pidato kepada rakyat. Kita tunggu saja, kemudian saya akan buat peraturan. Ada SK-nya," imbuh Jero.

 

Selanjutnya, dia memastikan jika nantinya di tempat-tempat tertentu akan ada pengawasan.

 

"Saya senang kemarin banyak wartawan memberitakan mobil-mobil mewah ditanya kok belinya premium. Biar malu lah teman-teman kita itu. Karena kita ngaturnya susah, belum bisa ngaturnya. Kita akan membuat iklan-iklan untuk yang itu, biar ada rasa bahwa subsidi yang besar itu jangan diambil oleh yang tidak berhak," jelas dia.

 

Selain untuk menghemat BBM subsidi, aturan tersebut juga akan memuat aturan soal penghematan listrik. Jero Wacik menuturkan, nantinya akan ada inspektur penghematan.

 

"Saya juga mengusulkan, tapi belum. Nanti ada inspektur penghematan. Jadi misalnya, (inspektur penghematan) keliling kota jam 10-11 malam, ada gedung yang masih nyala lampunya, digedor, suruh matikan. Terutama gedung pemerintah ya. Gedung swasta kita imbau. Tapi gedung pemerintah harus," tukas dia. (wdi)

 

 

 

Sumber