Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Keputusan sidang paripurna DPR yang menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata tidak membuat harga bahan kebutuhan pokok terkoreksi ke harga normal. Harga terus melambung tinggi menunjukan pemerintah tidak memiliki sistem yang jelas tentang tata niaga kebutuhan pokok."Harga kebutuhan pokok yang tetap melambung tinggi menunjukan pemerintah tidak pernah serius dalam menata sistem perekonomian nasional, salah satunya terkait tata niaga kebutuhan pokok," kata Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/4/2012).

 

Kenaikan komoditas pangan pokok terjadi di berbagai pasar di Indonesia, salah satunya di Pasar Depok Jaya, cabai rawit justru terus mengalami kenaikan. Pada Kamis 29 Maret harga cabai rawit sebesar Rp50 ribu per kilogram.

 

Kini harga cabai rawit tersebut justru semakin naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari Rp12 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Harga gula putih mengalami kenaikan sejak tiga minggu yang lalu menjadi Rp12 ribu per kg. Begitu juga dengan harga minyak goreng yang sebelumnya naik menjadi Rp11 ribu per kg.

 

Sedangkan di Pasar Anyar Bogor, harga daging ayam sejak empat hari terakhir, harganya naik menjadi Rp27 ribu per kg dari biasanya Rp25 ribu. Hal serupa terjadi pada daging sapi, yakni Rp70 ribu per kg dari Rp65 ribu.

 

"Jika pasokan lancar dan produksi normal, bukankah harusnya harga bahan pokok juga normal. Kenaikan saat ini terjadi karena adanya faktos psikologis dan tata niaga komoditas bahan pokok yang lemah dari Pemerintah, sehingga saat ada isu yang krusial maka harga kebutuhan pokok tidak stabil," ungkap dia.

 

Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan bagi pemerintah dalam mendorong perubahan APBN-P 2012 untuk subsidi BBM. Kemudian, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini bukan hanya karena spekulan atau adanya penimbunan barang.

 

Di sisi lain murni karena adanya ketidakpastian harga BBM. Sehingga banyak distributor yang menunda belanja pasokan sambil menanti keputusan naik atau tidaknya harga BBM. Dua situasi diatas menunjukkan bahwa sistem kita sangat rapuh, sehingga mudah sekali dipengaruhi faktor eksternal.

 

"Faktor eksternal selalu menjadi landasan kebijakan Pemerintah, sehingga berulang kali dan di banyak kebijakan Pemerintah pasrah pada mekanisme pasar. Pemerintah harus serius memikirkan sistem perekomian dan kebijakan pangan jika kita tidak terus menerus kalah kepada kehendak pasar," tegas Rofi. (wdi)

 

 

 

Sumber