Nyaris, Jepang Masuk Jurang Resesi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Corbis

 

 

 

JAKARTA - Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) mengklaim telah mengefisiensikan pengelolaan industri hulu migas untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan melakukan efisiensi biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang akan ditagihkan ke negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) 2012 menjadi hanya USD15,1 miliar.Adapun angka tersebut dari usulan KKKS sebesar USD17,4 miliar untuk menghasilkan minyak dan gas sebesar 2,25 juta barel minyak ekuivalen.

 

"investasi yang dilakukan harus diupayakan agar efisien dengan tetap memberi keuntungan bagi kontraktor maupun bagi pemerintah. Cost recovery ini juga harus sebanyak mungkin dibelanjakan di dalam negeri dalam berbagai bentuk kandungan lokal," ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BPMigas Gde Pradnyana melalui siaran tertulisnya kepada okezone, Minggu (1/4/2012).

 

Menurutnya, investasi tersebut harus terus dilaksanakan oleh para Kontraktor dalam berbagai bentuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas untuk menekan laju penurunan produksi minyak dari 14 persen per tahun menjadi hanya tiga sampai empat persen per tahun.

 

Ditambahkan Gde, seperti diketahui pada tahun lalu dari belanja kapital sebesar USD11 Miliar di industri hulu minyak dan gas, BPMIGAS berhasil mendorong tingkat kandungan lokal senilai lebih dari USD6 miliar.

 

Sementara mengenai usulan anggaran semula KKKS mengajukan sebesar USD17,4 miliar untuk menghasilkan total pendapatan kotor kegiatan hulu migas sebesar USD53,7 miliar dengan porsi penerimaan negara sebesar USD28 miliar dan bagian KKKS sebesar USD8,3 miliar.

 

Namun setelah melalui pembahasan, BPMigas berhasil memaksimalkan total pendapatan kotor menjadi USD56,3 miliar dari usulan sebesar USD53,7 miliar.

 

Dengan penambahan pendapatan kotor USD56,3 miliar maka porsi penerimaan negara meningkat menjadi USD32,2 miliar dari semula sebesar USD28 miliar. Untuk bagian KKKS juga sedikit mengalami peningkatan menjadi USD8,9 miliar dari usulan USD8,3 miliar.

 

"Pada dasarnya kami memandang cost recovery itu sebagai investasi untuk menghasilkan penerimaan negara yang maksimal," ungkapnya. (ade)

 

 

 

Sumber