Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Indonesia Corruption Watch mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit hasil perumusan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan 2012 yang dilakukan pemerintah bersama DPR.

 

Desakan itu disampaikan Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas saat menemui Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR hari ini. ICW menduga ada potensi mark-up atau pengelembungan dalam penghitungan subsidi BBM.

 

“Kalau harga BBM naik ataupun tidak naik kami akan sampaikan ke KPK bahwa ada potensi korupsi. Dan meminta kepada BPK melakukan audit tatacara mekanisme penghitungan subsidi BBM,” ujarnya, Kamis 29 Maret 2012.

 

ICW, kata Firdaus, punya keyakinan hingga 99% dengan data yang dikeluarkan sehingga potensi mark-up sangat jelas.

 

 

“Data kami ini valid. Ada sesuatu yang ditutupi pemerintah. ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini tapi hasil verifikasi, lalu menghitungnya kembali. Kami berharap data-data ini belum terlambat,” ujarnya.

 

 

Koordinator ICW Danang Widoyoko menambahkan bahwa  kedatangan ke Fraksi PDI Perjuangan untuk memberikan tambahan informasi perhitungan minyak mentah Indonesia.

 

"Perhitungan itu tidak saja dari hulu, tapi juga hingga ke hilirnya. Kalau Menteri ESDM atau Wamen ESDM menantang data kami ini, dan menyebut data ini salah, kami siap bertemu,” katanya. (ra)

 

 

 

Sumber