Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan paket insentif dan keringanan pajak untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) khususnya untuk jenis PKB angkutan umum mendapatkan insentif (keringanan) sebesar 25% dari pokok PKB yang resmi diberlakukan sejak 1 April – 31 Juli 2012.

 

Regulasi yang diberikan untuk meringankan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jatim nomor 28/2012 yang ditandatangani pada 28 Maret 2012.

 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jatim, Anak Agung Gde Raka mengatakan kebijakan ini merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Jatim guna mengantisipasi dampak lanjutan bila nantinya pemerintah benar melakukan kebijakan menaikkan harga BBM pada awal bulan depan.

 

“Kebijakan paket insentif dan keringanan pajak daerah khususnya untuk PKB itu resmi diberlakukan selama empat bulan dan efektif berlaku sejak awal April 2012 hingga akhir Juli 2012. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kompensasi serta bisa meredam inflasi akibat kebijakan kenaikan BBM nantinya,” kata Gde Raka dalam jumpa pers, hari ini, (Kamis, 29/3).

 

Raka menjelaskan paket insentif dan keringanan pajak daerah berbasis PKB itu terdiria atas insentif PKB untuk kendaraan angkutan umum dengan besarnya 25% dari pokok pajak.

 

Paket keringanan berikutnya, kata dia, berupa pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua atau biasa disingkat BBN II dan seterusnya.

 

Keringanan juga diberikan, lanjutd Raka, bagi pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan juga denda PKB.

 

“Terakhir berupa pembebasan denda SWDKLLJ [sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan] berupa pengurangan seluruhnya sanksi administratifnya. Namun ini nantinya akan dibicarakan oleh Jasa Raharja dengan direksi, tapi sudah ada komitmen dari BUMN tersebut agar bisa ikut berpartisipasi mendukung kebijakan ini,” jelasnya. (faa)

 

 

 

Sumber