Tak Lagi Dikenai BBNKB, Ada Ketentuan Baru soal Kendaraan Hibah di DKI

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Hary Tanoesoedibjo. Koran SI.

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang. Hal ini, telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan  melihat anggaran dan harga minyak saat ini, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dapat dibenarkan.

 

"dengan asumsi penyerapan anggaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan angka yang dianggarkan. Pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 6,5-6,7 persen dan peningkatan harga minyak saat ini diasumsikan permanen," ungkap dia kepada okezone di Jakarta, Selasa (27/3/2012).

 

Selain itu, dia menilai BBM bersubsidi bisa saja tidak naik. Hal ini diungkapkannya berdasarkan pengalaman tahun lalu, dimana penyerapan anggaran tidak mencapai angka yang dianggarkan akibat implementasi yang lambat. "Kalau pola ini tetap berjalan tahun ini, maka pemerintah seharusnya tidak perlu menaikkan harga BBM," kata dia.

 

Di samping itu, sambung dia, pemerintah seharusnya mencari sumber-sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. "atau melakukan penghematan belanja negara yang kurang perlu," tutur Harry.

 

Sementara itu, menilik kondisi global, yang harus diwaspadai juga apabila harga minyak kembali turun pasca tensi Iran dan negara-negara sekutu mulai mereda.

 

"Tapi bagaimanapun juga putusan peningkatan (menaikkan harga) BBM yang diluar rencana sebelumnya, merupakan bukti ketidak mampuan pemerintah mengelola ekonomi dan keuangan negara dengan baik," tegasnya.

 

Seperti diketahui, pemerintah berdalih harga minyak mentah yang saat ini melambung telah memberatkan anggaran negara. Karenanya dengan alasan menjaga defisit pada APBN, pemerintah akan mengubah undang Undang APBN, dan mencantumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. (mrt)

 

 

 

Sumber