Bagaimana cara menghubungi cs dana cepat

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai perencanaan pembangunan daerah akan terganggu dengan adanya penundaan pencairan Dana Alokasi Umum di sejumlah daerah.

 

 

Max Hasudungan Pohan, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, mengatakan penundaan pencairan DAU tentu dapat mengganggu proses pelaksanaan pembangunan di daerah yang terkenan sanksi.

 

Namun, lanjut dia, pada dasarnya pemberian sanksi diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mendorong pemerintah daerah menyelesaikan penyusunan APBD dengan cepat.

 

"Tujuannya baik sebenarnya, untuk proses yang cepat baik dari segi birokrasi maupun politis supaya APBD diselesaikan," ujar Max saat dihubungi Bisnis, Senin, 26/3/2012.

 

 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menegaskan pencairan anggaran 16 pemerintah daerah terancam ditunda karena belum menyerahkan Peraturan Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 sampai tenggat waktu yang ditentukan.

 

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto mengatakan keenam belas daerah tersebut belum melaporkan Perda APBD 2012 hingga tenggar 20 Maret lalu. oleh karena itu, Pemda dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan April 2012 sebesar 25% dari anggaran.

 

 

Terkait keterlambatan pelaporan APBD, Max melanjutkan kendala pemerintah daerah dalam menyelesaikan rancangan UU adalah alotnya proses pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif dan eksekutif di daerah.

 

"Untuk mengembangkan pembangunan, proses politik sebaiknya tidak dijalankan dengan pemikiran sempit untuk percepatan [penyelesaian APBD]," katanya.

 

Adapun keenam belas kabupaten yang dikenakan sanksi yakni Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Tanah Karo, Langkat, Padang Lawas, Indragiri Hilir, Lebong, Bengkulu Tengah, Pesawaran, Blora, Pati, Alor, Sarmi, Mappi, Puncak, dan Teluk Wondama.(msb)

 

 

 

Sumber