Video: Tren Bisnis Wellness, Emiten Produk Sarang Walet Incar Ekspansi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN agar tidak jebol tampaknya tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi BBM dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL)."Jika dalam RAPBNP 2012 lifting minyak 930 ribu barel hari, ICP USD105 per barel, subsidi listrik maksimal Rp90 trilliun, SAL Rp30 triliun digunakan semua, dan harga BBM bersubsidi tetap Rp4.500 per liter, semua belanja tetap seperti APBN 2012 maka APBNP 2012 tidak akan jebol," ujar anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo, di DPR Jakarta, Minggu (25/3/2012) malam.

 

Sadar mempertanyakan, apa dasar penetapan harga USD105 pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP USD95 per barel, sementara realisasi harga ICP mencapai USD112 per barel. Di mana rencana lifting minyak 950 ribu barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari.

 

"Terjadi selisih harga ICP sebesar USD17 per barel  dan selisih realisasi sebesar 50 ribu barel per hari, artinya terjadi beban subsidi bertambah sekitar Rp70 trilliun. Namun APBN 2011 tetap sehat," tambahnya.

 

Sadar menyebutkan, APBN 2012 ini baru berjalan dua bulan dan pemerintah mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal harga ICP USD90 per barel  dan diperkirakan realisasi harga ICP mencapai USD105 per barel. Asumsi awal lifting 950 ribu barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi.

 

"Pengalaman APBN 2011, BBM bersubdisi tak perlu naik," jelas dia.

 

Karena itu, Sadar meminta pemerintah menghitung dengan skenario ICP USD105 per barel, lifting 930 barel per hari, subsidi listrik maksimal Rp90 trilliun, harga BBM bersubsidi tetap Rp4.500 per liter, SAL 2011 sebesar Rp30 triliun digunakan semua, dan belanja lainnya tetap,” jelasnya.

 

Menurut Sadar, masih banyak potensi sumber daya yang bisa digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama empat tahun sektor penerimaan pajak tidak pernah tercapai 100 persen.

 

Lebih lanjut, kata Sadar, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah Rp30 juta per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas Rp30 Juta pertahun hanya mencapai 12 juta orang. (wdi)

 

 

 

Sumber