Aturan Terbaru Bawa Power Bank di Kereta Api dan Pesawat

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kementerian Perekonomian untuk membentuk tim untuk melakukan pembahasan guna memilih Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK)."Ya bapak presiden telah meminta saya membentuk tim untuk melakukan sesuatu pembahasan nanti dilaporkan ke pak presiden,"ungkap Menko Perekonomian, Hatta Rajasa kala ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/3/2012) malam.

 

Lanjutnya, dalam pembahasan tersebut Presiden SBY menginginkan  adanya pembahasan lebih lanjt mengenai kredibilitas, integritas, rekam jejak dan lainnya calon DK OJK tersebut.

 

Selain itu, menurut Hatta Presiden SBY juga menginginkan ada sebuah sistem dalam pemilihan calon DK OJK tersebut.

 

"Presiden ingin ada sistem, sistem itu menyangkut kriteria. jadi presiden tidak mau misalkan walaupun itu kewenangan pribadi presiden, tapi dia tidak mau oh ini saja oh ini saja. tapi dia menginginkan menko perekonomian dan jajaran mengembangkan sistemnya, kemudian kriterianya,"paparnya.

 

"kemudian merekomendasikan pada presiden akhirnya dia yang memutuskannya. jadi semua harus akuntabel, terukur. kita juga akan ngecek orang-orang ini di PPATK, di BIN, di perbankan dimana-mana rekam jejak dan sebagainya,"pungkasnya.

 

Seperti diketahui, setelah menyeleksi ratusan nama dalam empat tahap, Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mendapatkan 21 nama calon komisioner.

 

Ke-21 nama calon itu kemarin diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Pansel yang juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, presiden akan menyeleksi ke-21 nama tersebut untuk selanjutnya dipilih 14 nama yang nantinya dibawa ke DPR pada 5 April mendatang adapun salah satu nama yang lolos adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida. (git)

 

(rhs)

 

 

 

Sumber