Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat menilai permintaan cadangan risiko fiskal untuk kebutuhan listrik sebesar Rp26 triliun oleh pemerintah terlalu besar sehingga sulit dikabulkan.

 

Satya Widya Yudha anggota komisi VII bidang energi sekaligus anggota Badan Anggaran DPR, menuturkan cadangan risiko fiskal tidak dapat digunakan untuk melakukan aksi korporasi, tetapi hanya sebagai dana darurat yang dimanfaatkan ketika kondisi ekonomi tengah krisis.

 

"Cadangan risiko fiskal sebanyak itu tidak lazim, lagipula dana itu tidak bisa digunakan untuk melakukan aksi korporasi," ujar Satya kepada Bisnis, Kamis (22/3/2012).

 

Sebelumnya, pemerintah berencana mengajukan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp26 triliun menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya memberi subsidi listrik senilai Rp64,9 triliun.

 

Bambang Brodjonegoro, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menuturkan permohonan cadangan risiko fiskal merupakan jalur alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan kebutuhan listrik.

 

Menurut Satya, pemerintah perlu memberikan sanksi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) selaku pengelola listrik negara. Pasalnya, perusahaan BUMN ini dinilai lalai melakukan inovasi dan efisiensi penggunaan listrik.

 

"Kita harus evaluasi, PLN jangan terlalu dimanja. Perusahaan melakukan inefisiensi, proyek 10.000 megawatt juga terlambat. Ini sebuah kesalahan," ucap Satya.(faa)

 

 

 

Sumber