Cerita ART Nekat Pakai Gaji Buat Beli Saham, Tak Disangka Malah...

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Okezone

 

 

 

MEDAN - Buruh di Sumatera Utara (Sumut), meminta pemerintah provinsi untuk merevisi surat kuputusan Gubernur Sumut, tetang standar upah minimum provinsi, jika wacana kenaikan harga BBM jadi direalisasikan per 1 April mendatang.Permonohonan tersebut disampaikan dalam Rapat Muspida Plus tentang kenaikan harga BBM di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan.

 

Menurut Alex, salah seorang perwakilan buruh yang hadir, revisi dinilai wajar karena efek domino yang bakal ditimbulkan atas naiknya harga BBM. Kenaikan it upun diminta sebesar 30 persen atau setara Rp1,4 juta dibanding standar UMP saat ini, yang berada diangka Rp1,2 juta.

 

"Memang Rp1.500 itu tidak terdengar besar. Tapi bayangkan efek dominonya," kata Alex usai menghadiri rapat, Kamis (22/3/2012).

 

Menurutnya, dengan naiknya harga BBM dan TDL, maka buruh sangat merasakan imbasnya. Bukan hanya dari segi kebutuhan keluarga, namun juga ancaman efisiensi perusahaan. "Kalau biaya produksi naik, ancaman bagi kami. Bisa-bisa ada efisiensi dan kami terancam PHK," keluh Alex.

 

Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Sumut, H. Gatot Pujo Nugroho, mangaku akan melakukan evaluasi di institusinya terkait dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat.

 

Dia juga berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat rencana revisi UMP sebagai bentuk usulan. "Kita akan usulkan ke pemerintah pusat. Karenakan butuh payung hukum, jadi butuh proses," urainya. (ade)

 

 

 

Sumber