JASA PEMBUATAN BACKDROP ACARA PROFESIONAL DIMALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah meminta Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan ulang keputusan pemotongan subsidi listrik dari dari pagu sebesar Rp93,1 triliun dalam RAPBNP 2012 menjadi hanya Rp64,97 triliun.

 

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan keputusan dewan hanya memberi subsidi listrik setengah dari permintaan akan sulit dijalankan oleh pemerintah. Menurut dia, kebutuhan minimum bahan bakar minyak (BBM) untuk listrik jauh lebih tinggi dari anggaran subsidi yang ditetapkan.

 

“Kami ingin DPR memikirkan ulang, kami akan mengajukan angka lebih tinggi dari Rp64,9 triliun,” ujar Agus kepada Bisnis, Selasa malam (20/3/2012).

 

Sayangnya, Agus enggan menyebutkan nominal subsidi listrik yang akan diajukan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Dia menuturkan pembangkit tenaga listrik dengan energi campuran seperti gas dan batubara yang belum optimal, membuat BBM masih menjadi komponen kebutuhan terbesar.

 

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBNP 2012, pemerintah mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp48,14, yakni dari Rp44,96 triliun dalam APBN 2012 menjadi Rp93,1 triliun. Namun Komisi VII bidang Energi DPR RI hanya mengabulkan tambahan senilai Rp20,01 triliun menjadi Rp64,97 triliun.

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pembengkakan subsidi listrik terjadi karena kelalaian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengelola penggunaan listrik.

 

Menurut dia, perusahaan milik negara itu seharusnya sudah ‘berlari’ dengan inovasi pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

 

“Kita harus melakukan evaluasi, PLN jangan terlalu dimanja. Mereka harus efisien dan maksimalkan kinerja, Proyek 10.000 megawatt dibenahi,” ujar Satya.

 

Menurut dia, pemerintah harus memberi sanksi terhadap kinerja PLN yang tidak optimal dalam mengelola energi listrik dan menimbulkan pembengkakan subsidi.(01)

 

 

 

 

Sumber