Resmi! Danantara Beli Hotel 1.461 Kamar-14 Bidang Tanah di Makkah

[Parno Pemilik Lapak 0]

MALANG: Pemkab Malang setiap tahunnya akan menargetkan penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malang sebesar 1,5%. Saat ini jumlah keluarga miskin (gakin)  di Kabupaten Malang 155.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang 2,8 juta jiwa.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Nehruddin, mengatakan untuk mencapai target penurunan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang setidaknya ada dua faktor yang bakal ditekankan pemkab yakni mengembangkan di sektor pertanian dan agro industri. 

 

“Karena dua sektor itu adalah langkah yang paling tepat dan strategis untuk menekan angka kemiskinan,” kata Nehruddin di Malang, Selasa, 20 Maret 2012.

 

Menurutnya, potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Malang relatif besar. Mengingat Kabupaten Malang merupakan daerah agraris.  Selain itu  sebagian besar masyarakat miskin berada di sektor pertanian sebab mereka rata-rata menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan persawahan sendiri.

 

“Sementara jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan perlu adanya pembinaan  pengelolaan hasil pertanian.”

 

Nantinya para buruh tani tersebut, ujar dia,  akan diajari (dilatih) bagaimana cara mengelola ubi kayu menjadi kripik singkong. Pemkab dalam hal ini tidak hanya memberikan pelatihan saja, namun juga akan memberikan bantuan berupa peralatan, permodalan, hingga pemasaran.

 

“Sehingga dalam hal ini akan membutuhkan sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Malang seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun),  serta Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kesehatan Hewan (DPPKH).”

 

Terkait dengan anak-anak petani miskin, pemkab lanjut dia, akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan bantuan khususnya untuk biaya pendidikan yakni pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruhan (SMK).

 

“Semua biaya sekolah tersebut gratis hingga mereka selesai sekolah. Namun begitu pemkab akan mengarahkan agar anak para buru tani tersebut bersekolah di SMK agar nantinya setelah lulus mereka sudah siap kerja,” tambah dia.

 

Setidaknya, dengan bersekolah di SMK mereka setelah lulus bisa mandiri atau menekuni usaha sendiri.  Dengan begitu para anak buruh tani miskin tersebut tidak lagi menjadi anak orang miskin atau bisa mengangkat derajat orang tuanya dari kemiskinan. (msb)

 

 

 

Sumber