Video: Ada Danantara Effect, Saham Ini Bisa Jadi Perhatian di 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Anggaran DPR-RI mempertanyakan alokasi belanja tahun lalu yang tidak terserap sebesar Rp12,48 triliun dalam pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya yang targetnya disepakati Rp72,27 triliun dalam RAPBNP 2012.

 

Andi Rahmat, anggota Banggara dari Fraksi PKS, mengungkapkan tidak seharusnya anggaran belanja pemerintah yang tidak terserap pada tahun lalu sebesar Rp12,48 triliun dimasukan dalam akuntansi target PNBP lainnya. Pasalnya, anggaran tersebut merupakan belanja bukan penerimaan.

 

"Ini kan nature-nya belanja, K/L ga bisa menyerapnya mengapa dimasukan dalam pos PNBP yang jelas-jelas mencatat penerimaan. Mengapa tidak masuk ke Silpa saja, apa ini dasar hukumnya" ujarnya dalam rapat Panja A Banggar DPR-RI, Senin malam (19/03).

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur PNBP Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian keuangan Askolani mengatakan dana Rp12,48 triliun merupakan belanja kementerian/ lembaga yang tidak terserap sehingga dikembalikan ke kas negara.

 

"Anggaran belanja ini sudah ada di tangan K/L, tapi sampai batas waktu yang ditentukan kementerian keuangan penggunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi dikembalikan ke kas negara," ujar Askolani.

 

Menurut Askolani, dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), secara akuntansi anggaran belanja tersebut masuk di pos PNBP lainnya.

 

"Ini diaudit BPK dan tidak masalah. Apakah nanti diubah untuk masuk akun pembiayaan atau tetap PNBP, silakan dibicarakan. Tapi kalau memang mau diubah sebaiknya dalam APBN 2013, jadi bisa apple to apple," katanya.

 

Askolani menambahkan, pemerintah tidak merencanakan uang ini kembali ke kas negara, tetapi dana Rp12,48 triliun ini terbentuk karena K/L tidak bisa menyerap.

 

"Ini memang pendapatan yang tidak terserap, nanti nett-nya menyumbang Silpa," ungkapnya.

 

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati target penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp72,27 triliun atau naik Rp18,78 triliun dari target APBN 2012 yang dipatok Rp53,49 triliun.

 

Berdasarkan komponennya, PNBP lainnya berasal dari domestic market obligation (DMO) minyak yang dipatok Rp11,74 triliun, treasury single account Rp5,17 triliun, belanja tahun lalu Rp12,48 triliun, dan lainnya Rp42,88 triliun.

 

PNBP lainnya ini termasuk penerimaan negara dari K/L. Adapun 3 K/L yang ditargetkan menyumbang PNBP terbesar, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp11,56 triliun, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Rp11,9 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp5,2 triliun.

 

PNBP dari Badan Layanan Umum juga disepakati Rp20,41 triliun atau naik Rp1,18 triliun dari target APBN 2012 sebesar Rp19,23 triliun. Target penerimaan BLU ini berasal dari sektor jasa layanan pendidikan Rp9,54 triliun, otoritas BP Badan Rp0,59 triliun, dan lainnya Rp10,28 triliun.

 

Terkait penerimaan negara dalam RAPBNP 2012, pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati target penerimaan dari deviden BUMN sebesar Rp30,77 triliun.

 

PNBP nonmigas Rp3,57 triliun belum termasuk PNBP Pertambangan Umum yang diusulkan Rp15,27 triliun, dan perpajakan Rp948,1 triliun belum termasuk Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas) yang diusulkan Rp64,59 triliun.

 

"Penerimaan dari PPh dan PNBP migas akan dibahas bersamaan, karena saling berhubungan, kita jadwalkan besok (Selasa,20/03)," ujar Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro. (04/Bsi)

 

 

 

Sumber