Roti O Minta Maaf soal Viral Pegawai Tolak Pembayaran Tunai Lansia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Rencana pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar bakal mendapat hambatan serius di parlemen menyusul terpecahnya sikap fraksi di Badan Anggaran DPR.

 

Melchias Markus Mekeng, Ketua Badan Anggaran DPR, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi harus menjadi opsi terakhir yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. Menurutnya, sikap fraksi di DPR terbelah dalam menyikapi rencana tersebut sehingga kemungkinan akan ada pembahasan yang sengit untuk memutuskannya. 

 

"Pokoknya kenaikan BBM itu opsi terakhir. Kalau itu rakyat yang dikorbankan. Bisa alot pembahasannya, bahkan bisa voting di parlemen kalau tidak sepakat juga," ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Minggu, 18 Maret 2012. 

 

Melchias mengatakan masih ada sejumlah alternatif yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menambal defisit yang bakal melebar karena deviasi harga minyak mentah (ICP) a.l. meningkatkan efisiensi belanja, menggunakan saldo anggaran lebih (SAL), menaikkan penerimaan perpajakan, atau mempertahankan besaran cost recovery dari kegiatan eksplorasi migas.

 

"Kan ada rencana pakai SAL Rp51 triliun, lalu cost recovery yang dianggarkan jadi US$15 miliar kan bisa ditekan jadi US$12 miliar. Bisa juga dari efisiensi belanja Rp22 triliun," katanya.

 

Dia menambahkan rata-rata setiap tahun ada dana menganggur atau tidak terserap sekitar 15%-20% dari APBN. Apabila diasumsikan pada tahun ini selisih lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 10%, maka ada potensi efisiensi yang cukup besar untuk mengurangi defisit. 

 

"Dari sisi penerimaan pajak juga masih bisa digali. Dari semua, penerimaan dan belanja. Nanti di pembahasan kalau semua potensi itu bisa ditemukan, baru diputuskan berapa menarik utang dari penerbitan obligasi," jelasnya. (LN)

 

 

 

Sumber